Palembang – Pemerintah Kota Palembang mendorong penguatan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, humanis dan berkeadilan.
Hal tersebut disampaikan Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Akhmad Bastari, saat mewakili Wali Kota Palembang Ratu Dewa dalam membuka Kuliah Umum yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Cinta Rakyat (DPP Gencar) di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Sabtu (10/10).
Mengusung tema “Mewujudkan Keadilan Melalui Penegakan Hukum yang Humanis”, kegiatan tersebut sengaja menghadirkan dua narasumber mempuni, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Mohammad Nasir, S.H., M.H. dan Kapolrestabes Palembang Kombes Pol. Sonny Mahar Budi Adityawan, S.I.K., M.H.
Dalam sambutannya, Ahmad Bastari mengapresiasi DPP Gencar yang telah menginisiasi kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di tengah masyarakat.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pelayanan yang cepat, tetapi juga kepastian prosedur serta kejelasan dalam setiap proses pelayanan maupun penegakan hukum.
“Demikian pula dalam pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran itu sendiri. Penindakan juga harus dilaksanakan secara profesional,” kata Bastari.
Ia menegaskan, upaya mewujudkan Kota Palembang yang tertib dan sejahtera tidak cukup hanya mengandalkan peraturan maupun aparat penegak hukum. Kesadaran hukum yang tumbuh dari masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang aman dan tertib.
“Diperlukan juga keselarasan hukum yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Salah satunya seperti kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini untuk menciptakan kesadaran masyarakat,” ujarnya.
Bastari menjelaskan, kepatuhan terhadap aturan serta penghormatan terhadap hukum merupakan fondasi penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera.
Karena itu, ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat.
“Oleh karena itu, sinergi antara Pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat,” tuturnya.
Bastari juga berharap, DPP Gencar dapat terus menjadi mitra positif Pemerintah Kota Palembang, khususnya dalam mendorong edukasi serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
“Saya berharap ke depan, DPP Gencar dapat terus berkelanjutan sebagai mitra positif Pemerintahan, khususnya dalam meningkatkan edukasi hukum,” harapnya.
Atas nama Pemerintah Kota Palembang, Bastari juga berharap kuliah umum tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata.
Menurutnya, kegiatan tersebut harus mampu melahirkan kemitraan serta langkah-langkah nyata dalam memperkuat kesadaran dan pemahaman hukum di tengah masyarakat.
Dengan demikian, penegakan hukum yang profesional dan humanis diharapkan dapat berjalan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menaati aturan demi terciptanya Kota Palembang yang aman, tertib dan sejahtera.
