PALEMBANG I Sepanjang tahun 2016 tunggakan tagihan listrik pelanggan PLN mencapai Rp 91 Miliar. Tunggakan pelanggan ini rupanya berpengaruh langsung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pemerintah Kota palembang.
Manager PLN area Palembang, Selamat DS menjelaskan, setiap bulannya dari tagihan rekening listrik yang harus dibayarkan pelanggan, terselip kontribusi untuk PPJ. Besaran PPJ tersebut berkisar 5-7 persen tergantung kategorinya. Sehingga mempengaruhi PAD Palembang.
“Tunggakan pelanggan itu berdampak pada PPJ yang kami setorkan pada Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) Palembang. Oleh karena itu, disini kita meminta Pemkot Palembang dapat membantu memberikan himbauan agar masyarakat dapat membayar listrik tepat waktu, jangan ada lagi penungakan,”kata Selamat saat audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang di ruang rapat II Kantor Walikota Palembang, Senin (16/5).
Dilanjutkan Selamat, Jika hal ini dibiarkan, maka tentu akan buruk dampaknya bagi realisasi PAD Kota Palembang. Karena pajak yang diberikan kepada Pemkot sangat besar, sehingga dapat membantu keuangan daerah.
“Ini bukan hanya berdampak bagi omset PLN, karen kita juga kita bersinergi dengan Pemkot Palembang dalam kontribusi PAD dari sektor PPJ,”urainya.
Sementara itu, Sekretaris Dispenda Palembang, Bukman Lian menyatakan jika realisasi PPJ untuk Kota Palembang hingga saat ini masih relatif rendah, yakni baru mencapai 32 persen. Menurutnya, tunggakan yang ada saat ini berdampak sekitar Rp 2 Miliar per bulan untuk pembayaran PPJ oleh PLN. Nilai tersebut dinilai cukup besar untuk kontribusi terhadap PAD. Bahkan, capaian per bulan pun mengalami penurunan di dua bulan terakhir.
Bukman merincikan, di Januari realisasi PPJ sebesar Rp 12,2 Miliar sedangkan pada bulan februari mencapai Rp 12,4 Miliar,sedangkan maret Rp 10,8 Miliar dan terakhir pada bulan april sebesar Rp 10,9 Miliar.
“Mei ini kita prediksi berkisar Rp 11 Miliar. Bisa dilihat penurunan pembayaran oleh PLN, secara tak langsung juga dipengaruhi oleh tunggakan dari masyarakat, oleh karena itu kita berharap tidak ada lagi masyarakat yang nunggak dari kewajiban,”tukasanya. (Supardi)
