PALEMBANG I Memasuki triwulan ke IV serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 Pemerintah Kota Palembang masih rendah yang baru terserap mencapai 60 persen, hal ini berdasarkan laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Palembang.
“Secara keseluruhan baru 60 persen, belanja tak langsung mencapai 70 persen, sedangkan belanja langsung baru mencapai 40 persen dari total anggaran yang ada,”kata Kepala BPKD M Zulfan, Senin (3/1).
Menurut Zulfan, belum terserapnya anggaran secara maksimal oleh masing-masing SKPD masih menunggu pencairan, sehingga pengerjaan fisik belum sepuhnya berjalan, namun minslanya untuk proyek pengerjaan jalan sudah mencapai 70 persen.
“Kalau untuk PU BM dan PSDA sendiri sudah hampir 70 persen, adanya proyek yang dikerjakan karen para pemborong sedang melakukan pengurusan administrasi atau pencairan dana, namun untuk secara
kesulurhan tanyakan langsung dengan SKPD terkait,”kata Zulfan.
Sedangkan untuk PU CK dan Perumahan serapan anggaran baru mencapai 25 persen, hal ini karena PU CK sendiri melakukan desian ulang kegiatan yang akan dilakukan serta tender ulang sehingga berpengaruh pada program yang dicanagkan oleh SKPD tersebut. Namun berkeyakinan hal tersebut tidak ada memperngaruh serapan anggaran, karena anggaran perubahan masih dua bulan lagi.
Bagaimana dengan pembahasan KUA dan PPAS tahun 2017 antara pemkot Palembang dan DPRD palembang masih buntu, salah satu penyebabnya karena perda Nomenkltur belum diberlakukan, namun hal tersebut tidak akan memperngaruhi pembahasan anggaran 2017.
“Tidak akan menjadi kendala yang berarti karena deadlin laporan anggaran 2017 30 november mendatang, sehingga masih lama, kalau nomenklatur belum ditetapkan maka anggaran belum dibahas, karena ada SKPD maupun badan yang disatukan,”jelasnya.
Ditambahkan Zulfan pada tahun depan anggaran yang digelontorkan oleh Pemkot akan berkurang, karena adanya pengalihan status PNS Pemkot Palembang yang bertugas di Pemprov maupun Sumsel maupun di Pusat, diperkirakan anggaran akan menjadi efesiensi sekitar Rp 100 juta untuk gaji PNS.
Sementara itu, Kepala Dinas PU CK dan Perumahan, Saiful mengklaim pihaknya akan mampu merealisasikan serapan anggaran hingga di angka 90 persen, hal ini sesuai dengan program yang telah dicanagkan, ia mengkaui bahwa serapan PU CK dan perumahan saat ini masih rendah karena proyek sedang dikerjakan.
“Masih dalam progres sehingga belum terserap secara maksimal, namun kami berkeyakinan serapan akan lebih baik pada tahun lalu, kalau untuk silpa pasti ada tapi tidak begitu besar, yang penting sekarang ini kami terus fokus kerja,”tukasanya.
