“Sebab dari 9.815 puskesmas di Indonesia, masih ada 938 puskesmas yang tidak memiliki dokter umum,” ujarnya saat wawancara di ruang kerjanya, Kamis (29/9).
Srikandi NasDem ini menuturkan, umumnya puskesmas tersebut berada di daerah-daerah terpencil. Akses yang sulit biasanya jadi alasan para dokter enggan praktik di daerah tersebut.
Dijelaskannya, selain tidak memiliki dokter umum, sebanyak 4.121 puskesmas juga tidak memiliki dokter gigi. Masih ada 255 puskesmas tidak memiliki perawat, dan 364 puskesmas yang tidak memiliki bidan. Sementara itu, dari sekitar 2.184 rumah sakit yang ada di Indonesia, 29 persennya ternyata tidak memiliki dokter spesialis anak. Lantas 27 persennya tidak ada dokter spesialis obstetri dan ginekologi (kandungan dan kebidanan).
Tidak hanya itu, kata dia, masih ada 32 persen rumah sakit yang tidak memiliki spesialis bedah. Sementara 33 persennya tanpa spesialis penyakit dalam.
“Ini karena 52,8 persen dokter spesialis lebih memilih praktek atau bekerja di Jakarta,” tuturnya.
Dari data itu saja, dia menandaskan, program Dokter Layanan Primer (DLP) akan berdampak pada penambahan waktu kuliah selama tiga tahun bagi dokter yang akan ditempatkan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Hal ini tentu saja akan menghambat pemenuhan kebutuhan dokter.
“Kondisi ini tentu akan menghambat target yang akan dicapai oleh Menkes dalam program Nusantara Sehat,” pungkasnya.(ril)
