Palembang – Pj Wali Kota A Damenta menghadiri Apel Siaga Pengawasan Pilkada Tahun 2024 yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di pelataran Benteng Kuto Besak (BKB), Selasa (8/10/2024).
Peserta apel merupakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang berasal dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel.
Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan mengungkapkan bahwa melalui kegiatan ini pihaknya bersama seluruh peserta apel mendeklarasikan diri untuk siap melakukan pengawasan pemilihan umum di Sumsel, baik itu gubernur, bupati dan walikota.
“Kami pengawas pemilu di sumsel ingin menyampaikan pada masyarakat luas bahwa kami siap mengawasi pemilihan umum di Provinsi Sumsel,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa Bawaslu akan melakukan pengawasan seluruh tahapan yang ada pada pemilihan 2024, di depan mata sudah dilakukan pengawasan kampanye yang sudah berlangsung beberapa hari ini.
Kemudian pengawasan logistik dan puncaknya nanti akan mengawasi pemungutan dan penghitungan suara.
“Silahkan lakukan pengawasan dan koordinasi dengan semua pihak dan ajak masyarakat serta tangkal isu- isu yang berkembang seperti politik uang, netralitas dan lain-lainya,” bebernya.
Sementara itu, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sunarto mengungkapkan, pelaksanaan Pilkada serentak akan berlangsung pada 27 November 2024.
Tahapan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 telah mulai dilaksanakan sejak terbitnya peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal.
“Seluruh proses tahapan pemilihan serentak tahun 2024 diharapkan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik-konflik interest yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, oleh karena itu sangat tepat dilaksanakan apel siaga pengawasan Pemilu 2024,” kata dia.
Ia menyampaikan, apel siaga pengawasan Pilkada Sumsel tahun 2024 adalah hal yang sangat penting karena melalui apel siaga pengawasan Pilkada ini menyatukan sikap dan langkah untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Pemilu di Sumsel tahun 2024 agar berjalan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Selain itu para stake holder yang terkait diharapkan mampu menjalin sinergitas di wilayah masing-masing untuk bekerja sama dalam mengawasi Pilkada serentak tahun 2024 agar tidak terjadinya politik uang atau money politik.
“Politisasi dan ujaran kebencian yang dapat menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat dan berpartisipasi mengawasi pelaksanaan Pilkada sehingga apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya agar dapat melaporkan ke Bawaslu,” tutupnya.
