KAYUAGUNG I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) OKI menilai penyusunan, perencanaan alokasi anggaran, khususnya di Dinas Pendidikan OKI kurang cermat. Akibat kesalahan perhitungan awal berdampak terhadap keterlambatan pembayaran uang makan guru di OKI.
“Ya, ini bentuk kelalaian yang dilakukan bagian perencanaan Dinas Pendidikan. Mereka (Dinas Pendidikan) kan merupakan bagian teknis yang memahami apa saja kebutuhan yang diperlukan,” kata Kepala Bappeda Makruf Amin, Selasa (14/3).
Kendatipun Bappeda sebagai filter atas semua planning SKPD, masih kata dia, namun secara teknis bahwa SKPD yang lebih menguasai apa saja kebutuhan dan program yang akan direncanakan.
Soal kesalahan perhitungan awal Dinas Pendidikan dalam mengalokasikan uang makan guru tanpa memasukkan nominal pajak, itu kelalaian dalam perencanaan.
“Tidak masalah uang makan yang belum dibayarkan pada tahun 2016 itu dialokasikan ditahun 2017. Ya, sebenarnya SKPD lain juga mengalami hal serupa yakni terjadi keterlambatan pembayaran. Tapi bukan persoalan ketidaktelitian dalam penyusunan rencana,” jelasnya.
Ke depan, lanjut dia, pihaknya berharap bagian perencanaan SKPD dapat lebih teliti dan teliti lagi dalam menyusun rencana program guna menghindari keterlambatan pembayaran uang makan guru.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD OKI Ahmad Mahidin SH MH mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dan keluhan dari sejumlah guru terkait macetnya pencairan dana uang makan.
Oleh sebab itu, pihaknya akan mempertanyakan hal ini kepada Bupati OKI terkait penyebab keterlambatan pembayaran uang makan para guru.
“Dalam waktu dekat ini akan ada Paripurna LKPJ Bupati tahun 2016, kita akan tanyakan hal ini apa yang menjadi penyebabnya,”kata Mahidin.
Ada kemungkinan keterlambatan pembayaran uang makan ini diantaranya karena defisit anggaran yang berdampak pada pengurangan anggaran.
Jika keterlambatan pembayaran ini bukan karena defisit anggaran, tetapi terjadi karena kelalaian atau kekeliruan dalam proses penganggaran, maka hal ini sungguh sangat fatal dan merupakan suatu kecerobohan. Sebab perencanaan anggaran melalui proses cukup panjang.
“Jika karena kesalahan dalam perhitungan, saya rasa itu semestinya tidak boleh terjadi. Sebab hal ini menyangkut hak ribuan orang guru,” jelasnya.(Romi Maradona)
