OKI – Upaya Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dalam memenuhi hak guru Pendidikan Agama Islam (PAI) menuai apresiasi dari kalangan pendidik.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh 18 Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Kabupaten OKI dalam pertemuan di Kantor Bupati OKI, Kamis (16/4/2026).
Penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi guru PAI dengan total nilai mencapai Rp6,9 miliar untuk periode 2023–2025 dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan guru.
Ketua DPP AGPAII Endang Zainal menyebut, langkah Pemkab OKI sebagai respons cepat dalam merealisasikan hak-hak guru agama.
“OKI termasuk daerah yang sigap dalam memenuhi hak guru agama. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Ketua AGPAII Kabupaten OKI, Beni Rosianto menambahkan, bahwa realisasi pembayaran hak guru PAI dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kemajuan signifikan. Tingkat realisasi meningkat dari sekitar 50 persen pada 2023 menjadi 100 persen pada 2024 dan 2025.
“Ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memenuhi hak guru secara bertahap hingga tuntas,” katanya.
Sebelumnya, pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi guru PAI sempat terkendala secara nasional akibat ketidaksinkronan regulasi terkait kewenangan penganggaran. Dalam aturan Kementerian Keuangan disebutkan bahwa instansi yang mengangkat guru bertanggung jawab atas pembayaran tunjangan. Namun, posisi guru PAI yang dibina Kementerian Agama, tetapi diangkat pemerintah daerah, menimbulkan kebuntuan administratif.
Disatu sisi, Kementerian Pendidikan tidak mengalokasikan anggaran, sementara Kementerian Agama tidak memiliki nomenklatur untuk pencairan tunjangan tersebut.
Permasalahan ini akhirnya diatasi melalui koordinasi lintas sektor antara Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Keuangan. Mekanisme penyaluran tunjangan kemudian dilakukan melalui kas pemerintah daerah bagi guru yang mengajar di sekolah negeri.
Beni menambahkan, untuk tahun anggaran 2025, dana dari pemerintah pusat baru masuk ke kas daerah pada akhir Desember.
“Secara riil, anggaran masuk ke kas daerah pada 29 atau 30 Desember 2025. Berkat perhatian Bupati, hak guru dapat segera direalisasikan sebelum Idul Fitri,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati OKI Muchendi Mahzareki menegaskan, bahwa pemenuhan hak guru merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah yang akan terus diperkuat. Menurutnya, guru agama memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda sehingga perlu mendapat dukungan berkelanjutan.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus hadir dalam memastikan hak-hak guru terpenuhi,” katanya.
“Melalui momentum tersebut, kami berharap sinergi antara pemerintah daerah, guru, dan organisasi profesi terus terjaga sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama di daerah,” pungkasnya.
