PALEMBANG – Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengikuti Rakor Evaluasi dan Perkembangan dan Tindak Lanjut PPKM Level IV dan Arahan Presiden RI kepada Kepala Daerah, di Command Center, Sabtu (7/8/2021).
Dari tiga arahan yang ditekankan Presiden Joko Widodo dalam Rakor tersebut, HD mengatakan bahwa semuanya sudah ditindaklanjuti. Seperti mengenai pembatasan mobilitas penduduk, menurut HD Pemprov Sumsel bersama pihak terkait telah melakukan penerapan ganjil- genap pada jam-jam tertentu. Penerapan ini sudah berlaku sejak awal Juli lalu. Melalui penerapan ini, HD berharap penyebaran Covid semakin dapat diminimalisir.
Begitupun arahan Presiden agar kepala daerah melakukan testing dan tracing untuk menemukan mereka yang terkonfirmasi positif Covid. Hal ini kata HD terus digencarkan sehingga kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ikut meningkat.
“Ketika Pak Presiden meminta kita menyiapkan isolasi terpusat. Ini juga sudah kita lakukan. Kita sudah siapkan Wisma Atlet dengan kapasitas bed 600 lebih, kemudian di Asrama Haji sekitar 500 bed sehingga jumlahnya lebih dari 1.000,” jelas HD.
Lebih jauh mengenai vaksin, HD mengatakan bahwa saat ini Pemprov sangat bergantung dengan suplai dari pusat, dan saat ini realisasi vaksinasi Sumsel masih di angka 15 persen. “Kalau kita mau kejar herd imunity di awal 2022 maka kita harus minta 1.5 juta dosis perbulan ke pusat,” jelasnya.
Di tengah kondisi pandemi ini, HD mengatakan Sumsel merupakan provinsi yang tangguh. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang dibukukan pada triwulan II sebesar 5,71 persen. “Ini kabar baik kita. Untuk daerah dengan penduduk 5 juta ke atas pertumbuhan itu tergolong tinggi,” jelasnya.
Sebelumnya saat Presiden Joko Widodo memberikan arahan dari Istana Bogor, Ia mengatakan mengacu pada perkembangan angka kasus Covid yang ada, ada tiga poin penting yang harus direapon cepat oleh kepala daerah.
Tiga poin itu masing-masing adalah Kepala Daerah dimintanya untuk menurunkan mobile indeks atau mobilitas masyarakat paling tidak dua minggu.
Selanjutnya kepada Panglima TNI dan instansi terkait untuk melakukan testing dan tracing untuk menemukan mereka yang memiliki kasus positif dan merespon ini dengan cepat. Hal ini untuk mencegah agar mereka yang positif ini tidak kemana-mana.
“Ketiga segera ajak dan bawa mereka ke isolasi terpusat. Untuk itu pemerintah daerah harus siapkan isolasi terpusat masing-masing. Bisa pakai sekolah, pakai balai atau gedung-gedung olahraga,” jelasnya.
Mengakhiri arahannya, Presiden RI mengatakan soal kecepatan vaksinasi bahwa semua negara melakukan ini dan Indonesia demikian. “Kalau gubernur dapatkan vaksin jangan biarkan vaksin berenti 1-2 hari langsung habis minta pusat lagi,” jelasnya. (Ade)
