Pasalnya, dari 25 jumlah Anggota DPRD Kabupaten PALI hanya 10 orang Anggota DPRD yang menyempatkan hadir rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Penjabat Bupati PALI terhadap nota keuangan tentang APBD Kabupaten PALI tahun anggaran 2016.
Rapat Paripurna bertempat di ruang sidang paripurna Sekretariat Dewan DPRD PALI Jalan Pian Komplek Pertamina Pendopo, Keamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, semula dijadwalkan sekitar pukul 14.00 (15/12), dua kali diskor (ditunda) dengan waktu 30 menit dan diskor kedua diberi waktu 1 jam tepatnya pukul 18.00 (15/12) para wakil rakyat Bumi Serapat Serasan belum juga kunkung datang.
Sementara itu, kepala Satuan Kerja DPRD Kabupaten PALI dan Anggota DPRD yang hadir mondar-mandir keluar masuk di ruangan rapat paripurna sambil memainkan gedjet dan merokok di luar sidang sembari menunggu wakil rakyat yang datang untuk mencapai 13 orang DPRD menghadiri rapat paripurna.
Alhasil rapat paripurna ke IX DPRD hingga waktu tiba azan magrib cuma ada 12 anggota DPRD yang datang dan masih menunggu 1 anggota DPRD yang katanya masih dalam perjalanan.
Hal tersebut dilakukan untuk mencukupi 13 anggota DPRD menghadiri rapat paripurna dan mengacu pada Tata Tertib (Tatib) DPRD PALI yang artinya rapat paripurna tidak sah jika kurang dihadiri di atas 50 persen dari jumlah keseluruhan anggota DPRD PALI.
Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten PALI, Amri Ahmad optimis rapat paripurna yang ke IX akan berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah di jadwal oleh pihaknya.
“Ini baru ada 12 anggota DPRD yang datang, kita tunggu sebentar lagi, ada dua anggota DPRD yang sedang dalam perjalanan untuk menuju ke sini(ruang paripurna),” kata Amri,
Amri tidak heran seringnya molor rapat paripurna di DPRD PALI, menurutnya hal ini sudah biasa terjadi saat menjelang rapat paripurna antara legislatif dengan eksekutif. “Lah sudah terbiasa (molor) jadi kita tidak heran lagi, semua undangan atau pemberitahuan sudah kita sampaikan kepada semua anggota DPRD, Eksekutif dan pihaknya yang terkait,” katanya.
Dia mengakui, rapat paripurna tidak sah apabila lebih dari setengah jumlah anggota DPRD tidak hadir, ini mengacu pada Tatib DPRD PALI. “Kalau ini (rapat paripurna) batal, maka rangkaian atau jadwal selanjut, rapat paripurna pandangan fraksi jadwal akan dirubah, yang menentukan jadwal ini pimpinan DPRD,” Pungkasnya. (Aras)
