MUARA ENIM – Ormas Projo Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan melakukan aksi damai di Kantor Bupati Muara Enim, Kamis (1/10/2020). Aksi damai ini menyoroti anggraan belanja Kabupaten Muara Enim yang Dianggap Pemborosan anggaran di tengah pandemi COVID-19.
Dalam orasinya, perwakilan massa, Endang menyampaikan, pemerintah Kabupaten Muara Enim menyebut kehadiran mereka tak lain untuk membawa aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan hak-hak rakyat.
“Kami masyarakat menjerit, defisitnya anggara. belanja, susahnya untuk makan, tapi pemda Muara Enim malah ingin membeli mobil mewah, itu namanya tidak ada keadilan,” katanya.
Ditambahkan orator lainnya, Alek bahwa pihakt meminta untuk membatalkan pengadaan mobil yang harganya mencapai miliyaran rupiah ini.
“Batalkan pengadaan mobil tersebut, di musim pandemi yang minus anggaran tapi pemda Muara Enim malah melakukan pengadaan belanja mobil mewah yang harganya miliyaran rupiah. Dan kami minta dari pihak perwakilan Pemkab Muara Enim untuk memberikan keputusan yang tepat terkait apa yang kami sampaikan. Jika tidak ada keputusan hari ini, maka kami akan lanjut unjuk rasa dengan masa yang lebih banyak lagi,” tegasnya.
Sementara Itu, ketua Ormas Projo Muara Enim, Deni Eka Candra SE mengatakan, dirinya meminta kepada Pemkab Muara Enim untuk memperhatikan masyarakat kecil yang jelas-jelas masih dalam kesusahan di akibatkan pandemi COVID-19, kami sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Sumsel untuk membenahi anggaran Kabupaten Muara Enim saat ini.
Perwakilan Pemkab Muara Enim dalam hal ini Dinas Asisten I Setda Muara Enim, Embran Tabrani yang hadir menemui massa aksi menyebut pihak Pemkab Muara Enim menyambut baik apa yang kalian sampaikan oleh massa ini. Menurutnya, hal itu menjadi masukkan untuk pemkab Muara Enim.
Dikatakan Emran, dirinya mengucapkan terimakasih atas aspirasi dan masukkan yang disampaikan oleh Ormas Projo untuk Kabupaten Muara Enim. Terkait pengadaan mobil LC tersebut dan keterbukaan anggaran COVID-19 dan dana bansos. “Kita menganggarkan pengadaan mobil tersebut secara terbuka dan posisi anggaran kita sedang ditinjau oleh Gubernur Sumsel,” ujarnya.
Plt Kadin Bappeda Muara Enim, Mat Kasrun mengatakan, Muara Enim tidak ada hutang. Dirinya mengatakan, defisit anggaran itu tertutup dengan dana silva tahun anggaran 2019. Dan terkait anggaran covid, tidak sepenuhnnya digunakan, penangganan covid ini telah kita laksanakan baik dari bantuan sosial, bantuan isolasi mandiri. Dan penanganan dana covid ini bekerja sama dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan lainnya.
“Dari 305 miliyar, yang digunakan hanya 145 miliyar untuk dana penanganan penanggulangan covid 19. Dan dana itu telah kita sampaikan ke Provinsi,” ujarnya. (Rahmad)
