OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mulai merumuskan arah pembangunan 2027 dengan menempatkan transformasi sosial, pembenahan tata kelola pemerintahan, dan penguatan ekonomi berkelanjutan sebagai tiga pilar utama. Arah tersebut mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Kayuagung, Selasa (31/3/2026).
Forum tahunan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang sinkronisasi antara capaian, tantangan, dan strategi pembangunan ke depan. Musrenbang juga memastikan setiap program daerah berpijak pada kebutuhan riil masyarakat.
Wakil Bupati OKI Supriyanto menegaskan, RKPD 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga RPJMD 2025–2029 dan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan anggaran daerah, mulai dari KUA-PPAS hingga APBD 2027.
“Pembangunan tidak cukup hanya tumbuh, tetapi harus meningkatkan kualitas hidup, memperkuat tata kelola, dan menjamin keberlanjutan ekonomi,” ujarnya.
Ia menekankan keterbatasan anggaran tidak boleh menggeser prioritas utama. Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, listrik, dan infrastruktur jalan tetap menjadi fondasi pembangunan. Disaat yang sama, penguatan ekonomi daerah diarahkan pada ketahanan pangan, UMKM, dan hilirisasi komoditas.
“Pembangunan harus memberi dampak nyata. Itu hanya tercapai jika seluruh pihak terlibat dan bergerak bersama,” tambahnya.
Evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten OKI tahun 2025 menunjukkan tren yang relatif stabil. Laju pertumbuhan ekonomi tercatat 5,23 persen, meningkat tipis dibanding tahun sebelumnya. Angka kemiskinan turun menjadi 11,84 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka berada di 3,12 persen.
Disisi kualitas manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,20. PDRB per kapita naik menjadi Rp62,41 juta per tahun, diikuti penurunan ketimpangan dengan rasio gini 0,255. Kontribusi ekonomi OKI terhadap provinsi juga meningkat menjadi 7,08 persen. Meski demikian, sejumlah tantangan struktural masih membayangi, mulai dari keterbatasan infrastruktur dasar hingga daya saing ekonomi.
Kepala Bappeda OKI Aidil Azwar menyebut, tema pembangunan 2027 dirumuskan untuk menjawab tantangan tersebut melalui tiga fokus utama.
Pertama, transformasi sosial melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan peran pemuda. Kedua, tata kelola pemerintahan dengan mendorong digitalisasi layanan publik, peningkatan akuntabilitas, serta reformasi birokrasi yang lebih adaptif dan responsif. Ketiga, pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas pertanian, penguatan UMKM, hilirisasi komoditas unggulan, serta pembangunan infrastruktur ekonomi.
Sejumlah target ditetapkan untuk 2027. Pemerintah daerah menargetkan perluasan akses listrik bagi 4,95 persen rumah tangga yang belum terlayani serta penyediaan air bersih bagi 21,18 persen rumah tangga.
Produksi pangan diproyeksikan meningkat 4,10 persen, sementara kondisi jalan mantap ditargetkan mencapai 28,36 persen atau sekitar 416 kilometer.
Di sektor kesehatan, prevalensi stunting ditargetkan turun menjadi 16,30 persen dengan usia harapan hidup mencapai 74,80 tahun. Pemerintah juga menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 2,63 juta ton CO₂e sebagai bagian dari komitmen lingkungan.
Sebagai daerah agraris, OKI tetap bertumpu pada sektor pangan dan perkebunan. Produksi beras berada di kisaran 500–600 ribu ton per tahun, sementara komoditas unggulan seperti karet dan sawit menjadi penopang ekonomi daerah.
Musrenbang tahun ini juga mencerminkan tingginya partisipasi publik. Sebanyak 3.649 usulan masuk dalam sistem perencanaan daerah, terdiri dari 1.923 pokok pikiran DPRD dan 1.726 usulan masyarakat.
Namun, ruang fiskal menjadi tantangan tersendiri. Pagu indikatif RKPD 2027 diproyeksikan sekitar Rp2,21 triliun, relatif stagnan bahkan cenderung menurun dibanding tahun sebelumnya akibat kebijakan efisiensi transfer dari pemerintah pusat.
