OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pemkab OKI) berkomitmen dalam penerapan integrasi pelayanan kesehatan primer untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Dengan integrasi layanan kesehatan itu, maka akses masyarakat akan semakin mudah mendapatkan layanan kesehatan primer, karena didukung oleh adanya Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu yang tersebar sampai ke tingkat desa,” kata Pj. Bupati OKI Asmar Wijaya, Senin (27/5/2024).
“Sebagaimana amanat Menteri Kesehatan tentang petunjuk teknis pelayanan kesehatan primer, bahwa semua Puskesmas wajib menerapkan integrasi pelayanan kesehatan primer. Saya minta untuk seluruh Puskesmas di Kabupaten OKI dapat mempersiapkan diri agar dapat melaksanakan kebijakan ini,” ujarnya.
Asmar juga menegaskan, penyelenggaraan integrasi layanan primer tidak hanya menjadi tanggung jawab dari sektor kesehatan saja, tetapi perlu dukungan dari semua sektor. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini melibatkan banyak pihak hingga ke tingkat desa/kelurahan, sehingga peran serta aktif masyarakat sangat penting untuk mengoptimalkan implementasinya.
“Saya meminta kepada pemerintah desa/kelurahan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Kader kesehatan dan Posyandu yang merupakan unsur masyarakat akan bertugas bersama petugas kesehatan, baik di Pustu maupun Posyandu,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan OKI Iwan Setiawan SKM M.Kes menambahkan, tujuan dilaksanakannya kegiatan pertemuan sosialisasi pelaksanaan integrasi pelayanan kesehatan primer (ILP) ini untuk menyamakan kebijakan pelayanan kesehatan dalam mendukung agenda transformasi sistem kesehatan, meningkatkan layanan kesehatan melalui jejaring tingkat kabupaten sampai ke pedesaan, memperkuat pemanfaatan wilayah setempat melalui digitalisasi dan pemantauan dasbor situasi kesehatan per desa.
“Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ILP ini merupakan suatu program inovasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang sudah diprogramkan di seluruh kabupaten / kota di Indonesia, namun diintegrasikan lagi agar bisa menyentuh masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan,” tutup dia. (Jang Mat)
