PANGKALPINANG – Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama KONI dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Babel terkait persiapan dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua.
Ketua Komisi II DPRD Babel, Adet Mastur mengatakan, pihaknya telah menyetujui anggaran untuk KONI sebesar Rp12,5 miliar dalam menghadapi PON XX di Papua yang rencananya akan digelar pada 2 sampai 5 Oktober 2021 mendatang.
“Anggaran ini terkesan sangat kecil karena waktu pelaksanaan daripada Porwil (Pekan Olahraga Wilayah) saja kita mengeluarkan anggaran sekitar Rp16 miliar lebih, jadi ini mohon untuk dimaklumi oleh KONI dan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga,” kata Adet kepada wartawan di ruang rapat Komisi II DPRD Babel, Rabu 7 Juli 2021.
Berdasarkan hasil RDP, disampaikan Adet, Babel akan mengirimkan sebanyak 80 atlet yang ikut berkompetisi dalam 20 cabang olahraga (cabor) pada ajang PON XX.
“Jadi persiapan-persiapan sudah dilakukan, intinya atlet-atlet Bangka Belitung yang akan mengharumkan nama daerah ini sudah siap tanding di bulan Oktober yang akan datang,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Disparpora Babel, Suharto memberikan apresiasi tinggi kepada Komisi II yang telah ikut mendukung kegiatan PON XX di Papua.
“Saya merasa enjoy, senang membahas ini, karena RDP dibahas secara buka-bukaan,” ungkap Suharto.
Dia berharap, anggaran untuk KONI ini dapat segera dicairkan pada pekan depan agar segala persiapan para atlet dapat terpenuhi.
“Karena kasihan, contohnya, basket, binaraga itu Training Camp (TC) nya diluar, sudah menggunakan uang sendiri,” terangnya.
Lebih lanjut, dia mengakui, anggaran Rp12,5 miliar yang telah disetujui tersebut masih minim untuk mengakomodir semua keperluan dalam menghadapi PON XX.
“Dengan kondisi 100 orang atlet termasuk para pelatihnya itu minim sekali. Pak Ketua (Komisi II DPRD Babel-red) akan mencari solusinya, syukur-syukur nanti akan bertemu Pak Gubernur mencari dana untuk menambah anggaran itu,” ujarnya.
“Namun kami paham, kami tidak akan memaksa pemerintah terkait kondisi keuangan daerah saat ini, karena memang posisinya lagi sulit menghadapi pandemi Covid-19 ini,” tandasnya. (EDI)
