MURATARA I Isu evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musirawas Utara (Muratara) kian merebak. Dari informasi, isu mutasi tersebut bergulir lantaran ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak menjalankan program. Tak hanya itu, diketahui juga faktor lain, yakni ada beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jarang masuk kantor.
Menurut seorang PNS yang enggan namanya disebutkan, isu evaluasi pejabat sudah bergulir sejak beberapa bulan lalu. Adanya isu tersebut, sangat berdampak dengan kinerja pegawai disetiap OPD.
“Benar, adanya isu tersebut membuat pegawai menjadi resah. Bahkan berdampak dengan kinerja, tapi ada baiknya juga, sebab yang selama ini malas-malasan jadi rajin,” ungkapnya.
Namun, ia menyayangkan sebab ia menilai bekerja itu harus tenang dan tidak dihantui oleh rasa takut dimutasi. Sebaliknya, pegawai harus diberikan dukungan supaya bisa melaksanakan program-program yang ada.
“Adanya isu tadi, juga sebagian membuat pegawai ada juga yang malas bekerja,” kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Muratara, H Abdullah Makcik menegaskan, tidak akan ada mutasi dan yang beredar hanya isu saja.
“Kalaupun ada yang perlu dievaluasi, OPD harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dulu. Kalau ada beberapa OPD programnya jalan ditempat, itu artinya mereka tidak ada inisiatif untuk melaksanakan program, karena tidak ada alasan bagi pegawai untuk tidak bekerja, sebab mereka itu memiliki tanggung jawab,” jelasnya.
Ia menegaskan, jika masih saja ada OPD kinerjanya jalan di tempat, maka akan dievaluasi.
“Sebab untuk apa mempertahankan orang-orang yang tidak memiliki kemauan untuk bekerja. Mungkin di tempat lain mereka bisa berubah. Kedepan, kita akan evaluasi bagi pegawai yang tidak melaksanakan program, sebab untuk membangun Kabupaten Muratara harus didukung seluruh elemen,” ungkapnya. (Mulyadi)
