PALEMBANG – Penjabat (Pj) Walikota Palembang Ratu Dewa melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengusulkan 6.211 formasi ASN PPPK dan CPNS tahun 2024 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Hal ini juga mengacu pada aturan Kemenpan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana honorer dilingkup pemerintah harus sudah dihapuskan pada Desember 2024.
Dalam hal ini juga, Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024.
Menurut Pj. Walikota Palembang Ratu Dewa, bahwa rincian usul tersebut berdasarkan hasil pendataan non ASN serta surat edaran dari Menpan RB jika setiap pemkot wajib menyampaikan kebutuhan pegawai ASN tahun 2024.
“Usulan yang kita sampaikan yakni PPPK guru 1.504 pegawai, PPPK kesehatan 434 pegawai, PPPK tenaga teknis 4.111 pegawai, serta CPNS 157 pegawai,” bebernya.
“Tidak hanya itu, dua tahun lalu setiap pembukaan PPPK Polisi Pamong Praja (Pol PP), tidak bisa melakukan pendaftaran lantaran terkendala peraturan pemerintah pusat. Maka dari itu semua keluhan pegawai non PNSD saya sampaikan langsung kepada Menpan RB,” tambah dia.
Pada tahun 2024, semua aspirasi dari seluruh kota, kabupaten tertampung pada keputusan Menpan RB No. 11 yang isinya seluruh kota dan kabupaten harus mengakomodir rekan-rekan honorer yang bertugas sebagai Polisi Pamong Praja dapat melamar dengan formasi sebagai jabatan pengelola trantibun dengan tingkat pendidikan DIII dan pranata trantibun untuk tamatan SMA.
“Saya doakan dan berharap rekan-rekan non PNSD ini sukses semua,” pungkasnya. (*)
