Berita Daerah

Forum Kades Kabupaten OKU Adakan Bimtek Pencegahan Pengelolaan Keuangan Desa

122
Bimbingan teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam rangka Pencegahan Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten OKU, Senin (29/8/2022) di Hotel The Zuri Baturaja

Beritamusi.co.id – Forum Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu (FKD OKU) menggelar kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam rangka Pencegahan Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten OKU, Senin (29/8/2022) di Hotel The Zuri Baturaja.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Desa beserta perangkat desa dari 136 Desa di Kabupaten OKU.

“Ada 7 desa yang belum bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini karena ada kegiatan lain, mungkin di lain kesempatan nanti bisa ikut,” Kata Ketua FKD OKU, Plando didampingi ketua pelaksana kegiatan Muhtarom saat dibincangi portal ini. 

Dikatakan Plando, kegiatan ini digelar berawal dari seringnya terjadi kekeliruan dalam penggelolaan dan administrasi penggunaan dana desa. ” ini merupakan inisiatif dari seluruh kepala Desa di OKU agar tidak lagi terjadi kesalahan dalam pengelolaan dan administrasi dana desa,” ujarnya. 

Kegiatan yang digelar selama satu hari ini, bekerjasama dengan pihak PMD, Polres OKU dan Inspektorat OKU. “Biasanya kalo bimtek yang ikut cuma kadesnya saja, ini sengaja kita juga melibatkan perangkat desa karena mereka ini yang lebih banyak membuat administrasi dana desa, biar sama-sama paham,” imbuhnya  

Plando berharap agar kegiatan ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kepala desa dan peranhkat desa dalam pengelolaan dana desa. “Nantinya setiap ilmu yang didapat dan diberikan oleh narasumber bisa diterapkan dalam tugas dan pengelolaan dana desa, dan kita ingin memperkecil kesalahan dan mencegah terjadinya korupsi,” tandasnya.

Sementara itu Pj Bupati OKU, Teddy Meilwansyah yang diwakili Asisten I, Slamet Riyadi dalam sambutannya menyampaikan, Pemerintah desa merupakan garis terdepan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang harus berjalan efektif dan akomodatif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyakarat setempat.

“Selain itu, penataan reformasi pemerintahan  guna membangun pemerintahan yang baik, harus dimulai dari tingkat bawah,” kata Slamet Riyadi. (HARISON)

Exit mobile version