KAYUAGUNG I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI mengklaim hingga akhir 2016 lalu telah merealisasikan terbentuknya koperasi di 266 desa. Sementara sisanya sekitar 48 desa akan dibentuk pada tahun 2017 dan 2018 mendatang.
Sayangnya dari 266 koperasi yang telah terbenruk, hanya sekitar 246 koperasi yang aktif. Sedangkan sisanya 20 koperasi yang berjalan sebagaimana mestinya.
Hal itu terungkap saat jawaban eksekutif melalui Bupati OKI H Iskandar, SE atas pemandangan umum fraksi DPRD OKI terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah Kabupaten OKI tahun 2016.
“Mengenai peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui program satu desa satu koperasi, Pemkab telah membentuk koperasi di 266 desa sampai akhir 2016 lalu. Hanya saja, hanya 246 koperasi yang aktif,”kata Bupati OKI H Iskandar, SE, menanggapi pemandangan fraksi Gerindra Jum’at (17/3).
Begitupun halnya terhadap usulan pinjam pakai kendaraan operasional untuk pengurus Thoriqot Idaroh Syubiah Jamiyah Ahlit Thoriqoh akan menjadi perhatian sesuai dengan peraturan undang-undangan berlaku.
Atas pemandangan Fraksi PDI Perjuangan, masih kata Bupati, pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKI tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,26% lebih disebabkan terjadinya perubahan kondisi ekonomi nasional yang berdampak pada daerah yaitu adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak.
“Untuk data pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sampai saat ini belum dirilis oleh BPS OKI sesuai dengan surat kepala BPS OKI No B-060/BPS1602/9282/02/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal data indikator capaian pembangunan Kabupaten OKI tahun 2016,”ujar H Iskandar.
Mengenai pelayanan RSUD yang dinilai kurang, lanjut Bupati, sampai saat ini RSUD Kayuagung terus berupaya melakukan perbaikan baik segi kuantitas maupun kualitas, termasuk diantaranya peningkatan kualitas SDM kesehatan dan ketersediaan peralatan kesehatan.
Begitupun permasalahan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten OKI, pihaknya telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya penanganan darurat dengan membentuk satgas penanganan kerusakan jalan dengan melibatkan perusahaan.
“Soal kondisi lahan pertanian yang terendam air di Kecamatan SP Padang, Jejawi dan Kayuagung, kami telah membuat sodetan dan pintu air. Tapi tingginya curah hujan dipertengahan tahun 2016 sampai sekarang mengakibatkan sodetan dan pintu air tidak berfungsi optimal,” jelas Bupati.
Atas pemandangan Fraksi Demokrat, pihaknya membeberkan bahwa penurunan realisasi PAD tahun 2016 disebabkan adanya penurunan pwndapatan dari retribusi daerah akibat pengelolaan terminal tipe A Kayuagung karena diambilalih kewenangan pengelolaan oleh Kementerian Perhubungan.
“Mengenai tapal batas desa, sampai saat ini dari 327 desa dan kelurahan telah diselesaikan sebanyak 251 desa dan desa yang belum selesai tapal batasnya ada sekitar 76 desa. Kami harapkan masalah ini selesai hingga 2018,” ucap Bupati. (Romi)
