Tindaklanjut dari ajakan dan imbauan tersebut, Panwaslu OKI menggelar acara bertajuk “Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang serta Politisasi SARA untuk Pilkada yang Berintegritas” di Gedung Kesenian Kayuagung, Rabu (14/2/2018).
“Penolakan politik uang dan politisasi SARA ini demi menciptakan dan mewujudkan Pilkada OKI Tahun 2018 yang berintegritas. Hari ini tiga Paslon dan tokoh masyarakat OKI kita undang menghadiri deklarasi ini, dengan harapan ajakan dan imbauan ini dapat disosialisasikan ke tingkat bawah atau masyarakat di desa-desa,” ujar Ketua Panwaslu OKI, M Fahruddin, SH.
Menurut Fahruddin, politik uang kerap kali dijadikan senjata ampuh dalam mencari ataupun mengajak masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ataupun Pilkada Gubernur.
“Begitu juga dengan isu SARA, ini kerap dijadikan alat untuk menjatuhkan salah satu Paslon. Itu yang kita tidak inginkan, kita berharap Pilkada OKI bersih dari politik uang dan politisasi SARA,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua KPU OKI, Dedi Irawan, SIp, MSi, mengatakan, bahwa Pilkada tahun 2018 ini menjadi tolak ukur pada Pemilu 2019 mendatang bagi semua elemen bangsa Indonesia, karena 80 persen pemilih 2018 merupakan pemilih 2019.
“Dalam hal melaksanakan suksesi ini jangan sampai mencoreng demokrasi yang ada di Kabupaten OKI yang mengakibatkan hal yang tidak diinginkan,” katanya.
Lanjutnya, untuk menyukseskan Pilkada OKI, harus merebut hati rakyat dengan program yang akan dilakukan, bukan kekuatan uang, otot, yang pasti adalah mengadu visi dan misi.
“Tak hentinya mengimbau agar dilaksanakan kampanye dengan damai, hentikan politik uang dan isu sara,” ujar Dedi sembari berharap kepada media massa agar ikut menjaga iklim demokrasi. Sekarang sudah ada tim cyber dari pemerintah untuk menangkal isu tersebut. (Romi)
