Sungailiat | Ratusan warga dan nelayan di Kabupaten Bangka kembali melakukan aksi penolakan terhadap Kapal Isap Produksi (KIP) yang beroperasi di perairan Pantai Matras, Jumat (13/11/2020).
Aksi kali ini terlihat beda dibanding aksi-aksi yang digelar sebelumnya, lantaran aksi saat ini justru diwarnai pemandangan berbagai spanduk sengaja dipasang pinggiran pantai Matras oleh warga.
Beragam pula isi tulisan yang terdapat di sejumlah spanduk yang terpasang. Satu dari sejumlah spanduk yang dipasang tersebut sempat pula mengundang perhatian pihak aparat lantaran termasuk awak media yang meliput aksi demo massa saat itu.
Pasalnya, setelah beberapa hari melakukan aksi, kapal penambang timah tersebut belum juga keluar dari Pantai Matras.
Salah satu nelayan Air Hantu, Julyadi meminta dengan tegas agar pemerintah turun langsung untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Hari ini kami melakukan aksi solidaritas mengumpulkan tanda tangan, bahwa tidak hanya nelayan namun masyarakat biasa juga menolak adanya aktivitas tambang disini,” kata salah seorang perwakilan nelayan Aik Antu Dusun Bedukang.
Menurutnya, keberadaan KIP di Pantai Matras ini selain merusak alam juga akan mengganggu nelayan dalam mencari mata pencahariannya.Ini sudah lima hari, aksi tidak tahu sampai kapan, yang jelas sampai KIP tidak ada di Perairan Matras ini,” ujarnya.
“Kami tidak meminta lapangan pekerjaan kepada pejabat, tapi kami meminta tempat kami mencari makan jangan dirusak,” tegas Julyadi.
Dirinya juga mengatakan akan terus melakukan upaya penolakan terhadap KIP dan mendesak pemerintah untuk mencabut surat perintah kerja (SPK) penambangan di laut Matras “Perjuangan kita belum berakhir kawan-kawan, kita perjuangkan terus nasib nelayan,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, terlihat emak-emak yang tidak diketahui namanya juga ikut mencurahkan isi hatinya. Ia menilai bahwa pemerintah tidak memperdulikan nasib para nelayan. “Mulkan (Bupati-red), Gubernur tidak punya hati lagi,” ucapnya sambil menahan tangis.
Bahkan ia mengaku bingung lantaran adanya KIP yang beroperasi di Pantai Matras itu akan mengganggu mata pencaharian nelayan.
“Kami bingung, nyari ikan sudah susah karena tidak bisa melaut lagi,” ujarnya.
Terkait persoalan KIP yang beroperasi di perairan Matras Sungailiat hingga kini menjadi polemik di kalangan masyarakat khususnya para nelayan, sebelumnya persoalan ini pun sempat menjadi sorotan pihak DPRD Kabupaten Bangka.
Bujang Musa SH seorang praktisi hukum saat ditemui oleh pihak media beliau yang mewakili aspirasi masyarakat nelayan mengatakan jika sesungguhnya rencana kegiatan sejumlah KIP akan melakukan penambangan pasir timah di perairan Matras oleh PT Timah melalui mitra justru dinilainya keliru.
Sebaliknya menurutnya sikap manajemen PT Timah dianggap justru tak menghargai hasil pertemuan perwakilan nelayan dengan pihak legislatif (DPRD Bangka) di gedung dewan setempat sebelumnya.
“PT Timah dalam hal ini saya menilai sama sekali tidak menghargai keputusan yang diambil saat rapat di DPRD Bangka, hasil rapat di DPRD Bangka itu memutuskan agar jangan ada KIP yang masuk dan beroperasi di laut Matras sebelum ada kesepakatan,” ungkap Bujang Musa
ia pun sempat menyinggung perihal pihak perusahaan penambang maupun PT Timah diduganya malah menggandeng sejumlah LSM dan Ormas di Kabupaten Bangka guna meminta dukungan terkait rencana kegiatan penambangan KIP di perairan Matras Sungailiat juga dinilainya keliru.
“Sebab dalam hal ini LSM atau Ormas sesungguhnya tidak ada kepentingannya karena yang terdampak langsung itu adalah masyarakat nelayan bukan mereka,” tutup Bujang Musa. (Egi)
