Presiden Joko Widodo dikabarkan akan melakukan perombakan kabinet lagi. Beberapa pengamat menilai perombakan kabinet itu harus dilakukan di semua sektor dan bukan hanya pada sektor ekonomi.
JAKARTA I Isu perombakan kabinet kembali mencuat. Dalam diskusi di Jakarta, hari Sabtu (7/11/2015), Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda mengatakan perombakan kabinet kali ini harus dilakukan di semua bidang, bukan hanya di bidang ekonomi, seperti perombakan kabinet sebelumnya. Meskipun demikian diakuinya bahwa masyarakat masih sangat kecewa pada kinerja ekonomi dan penegakan hukum, sehingga mungkin perlu dilakukan perombakan lagi.
Lebih jauh Yuda mengatakan perombakan kabinet harus didasarkan pada kinerja, evaluasi publik, seperti survei, tanggapan masyarakat/LSM, dan juga loyalitas kepada misi serta visi presiden. Jika pergantian menteri ini dilakukan secara komprehensif maka lanjutnya akan berdampak positif terhadap kinerja pemerintah, sehingga kesempatan bagi presiden untuk menunaikan janji-janji politik juga meningkat.
“Program-program nawacita yang sangat baik itu, kalau di survey tingkat kepuasan publikakan meningkat. Kalo kepuasan publik meningkat maka legitimasi politik presiden dari rakyat secara vertical meningkat. Dengan kata lain dukungan publik akan kuat. Kalau dukungan publik menguat dan kokoh kepada presiden selemah apapun dukungan dari partai, itu bisa diantisipasi. Partai sangat mudah berbalik arah dan itu posisi berbahaya untuk presiden,” kata Hanta Yuda.
Dalam kesempatan yang sama, peneliti pada “Indonesia Corruption Watch” (ICW) Donal Fariz mengatakan sektor-sektor penegakan hukum harus menjadi fokus evaluasi Presiden Joko Widodo dalam melakukan perombakan jilid dua ini. Dua perhatian yang seharusnya menjadi pusat perhatian adalah posisi jaksa agung dan menteri hukum dan HAM.
Menurutnya Fariz, jaksa agung seharusnya diisi oleh orang yang bukan berasal dari partai politik karena penegakan hukum akan menjadi bias ketika jaksa agung berasal dari partai politik. Ia mencontohkan bagaimana Jaksa Agung M. Prasetyo yang berasal dari Partai Demokrat disebut-sebut diduga terlibat dalam korupsi APBD di Sumatera Utara. Dugaan keterlibatan ini sulit ditelusuri karena unsur partai politik tersebut.
ICW juga menilai Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga perlu diganti karena Yasonna dinilai telah melonggarkan kebijakan remisi dan pembebasan bersyarat yang pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah diperketat. Akibat kebijakan pelonggaran itu lanjut Donal, dua mantan kepala daerah yang terlibat kasus korupsi itu dapat mencalonkan kembali sebagai kepala daerah ketika mereka sedang menjalani masa pembebasan bersyarat. Mereka mencalonkan diri sebagai Bupati Boven Digoel, Papua dan calon walikota Menado.
Menteri Yasonna juga tetap mengajukan revisi Undang-undang KPK pada Prolegnas 2015 meskipun Presiden Jokowi telah menginstruksi untuk menghentikannya. Rancangan Undang-undang tentang perimbangan keuangan pusat daerah yang mestinya dibahas pada 2015 digeser menjadi 2016 karena revisi UU KPK tersebut.
“Kalau kita mengacu pada PP (peraturan pemerintah) yang lama orang baru bisa mendapatkan remisi, bisa dikasih bebas bersyarat kalau dia bayar uang pengganti. Dua kasus ini Yusac (Papua) itu uang penggantinya di atas Rp 50 milliar dan Mantan Walikota Menado Jimmy Rimba itu uang penggantinya Rp 64 milliar. Mereka tidak membayar uang pengganti apapun tetapi bisa dapat remisi dan bebas bersyarat. Siapa yang rugi, yang rugi negara,” ujarnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan, partai yang mendukung Presiden Jokowi Andreas, Hugo Pareira mendukung perombakan kabinet ini. Ia menilai ada beberapa menteri yang bekerja sendiri atau tanpa koordinasi yang baik dengan presiden. Seorang menteri semestinya tambah Andreas harus memiliki kinerja paling tidak mendekati apa yang ingin dicapai pemerintah secara tim dan loyal kepada presiden.
“Kemudian dia harus memiliki koordinasi ini yang paling lemah baik di pemerintahan kemarin maupun pemerintahan yang sekarang. Ini terakhir pak Jokowi juga memberikan warning tentang lemahnya koordinasi,” kata Andreas.
Presiden Joko Widodo merombak kabinetnya pada 12 Agustus 2015, setahun setelah berkuasa.
Enam anggota kabinet kerja diganti, yaitu Menko Ekonomi Sofyan Djalil yang digantikan oleh Darmin Nasution, Menkopolhujam Tedjo Edhy Purdjiatno yang digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo yang digantikan oleh Rizal Ramli, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago yang digantikan oleh Sofyan Djalil dan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel yang digantikan oleh Thomas Lembong.
Presiden juga memberhentikan Sekretaris Kabinet Andi Widjayanto, yang beberapa bulan kemudian digantikan oleh Teten Masduki. Pada kesempatan itu Pramono Anung diangkat sebagai Sekretaris Kabinet.
Masih belum jelas siapa yang akan tergusur atau terpilih dalam perombakan kabinet kali ini. (Robi/VoA)
