pemkab muba pemkab muba
Ekonomi & Bisnis

Pilkada, Sebuah Refleksi Penegakan Etika

105
×

Pilkada, Sebuah Refleksi Penegakan Etika

Sebarkan artikel ini
Anak-anak-SD-sedang-belajar-berdemokrasi,-mengikuti-simulasi-pencoblosan-pada-pemilihan-umum.
pemkab muba pemkab muba
Pilkada, Sebuah Refleksi Penegakan Etika
Anak-anak SD sedang belajar berdemokrasi, mengikuti simulasi pencoblosan pada pemilihan umum. (CNN Indonesia/Safir Makki)

SURABAYA I Semakin hari semakin kita sering mendengar ungkapan-ungkapan yang diucapkan, tidak hanya dari orang-orang elit berdasi tetapi juga dari pedagang kecil, nelayan, dan bahkan mahasiswa. “Pergi ke mana kebebasan saya sebagai individu?”, “Kapan keadilan ini akan ditegakkan?”, “Tidak ada etika!” Â

Mungkin ketika semua ungkapan tersebut dikerucutkan untuk dicari titik permasalahannya, kita akan sampai pada kenyataan bahwa etikalah yang kemudian akan berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan ini. Lalu pertanyaan yang akan muncul adalah, apa itu etika sebenarnya?

Etika jika didefinisikan dari sudut pandang yang lebih luas adalah filasafat atau pemikiran kritis dan mendasar dari ajaran-ajaran serta pandangan-pandangan moral yang sudah ada. Dan alasan mengapa etika dapat digunakan sebagai penyelesaian masalah-masalah sosial yang sudah ada adalah karena etika memiliki ruang lingkupnya sendiri dalam keberlangsungan sosial dan politik yang ada di suatu negara. Dengan menilai suatu permasalahan sosial dalam sudut pandang etika, kita tidak hanya dapat mencari apa yang salah, tetapi juga dalam waktu yang bersamaan mencari solusi apa yang tepat untuk diterapkan. Karena moral, yang merupakan fondasi dasar dari etika, adalah hakikat dasar dari kehidupan bernegara itu sendiri.

Saat ini, dinamika pergerakan politik di Indonesia semakin mengalami kemunduran. Ada banyak sekali penyimpangan yang dilakukan oleh petinggi-petinggi hukum yang kemudian banyak disayangkan oleh masyarakat luas, karena pada kenyataannya hal tersebut menyebabkan semakin meluasnya ketimpangan sosial yang sudah ada. Karena itulah, mengacu dari penjabaran mengenai etika sebelumnya, permasalahan tersebut dapat dikaji dengan menggunakan sudut pandang etika politik, bahkan etika demokrasi secara khusus. Dalam ruang lingkup masyarakat yang berada pada iklim bebas serta multikultural seperti Indonesia saat ini, mau tidak mau pemerintah sebagai pemegang kendali atas kuasa tertinggi suatu negara dan juga kita sebagai masyarakat pemegang tonggak demokrasi, harus bisa mencapai konsensus atau kesepakatan bersama untuk kemudian dapat merumuskan aspirasi-aspirasi kolektif yang disuarakan demi kepentingan bersama, tanpa mencederai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Namun kemudian, kita juga harus mengetahui bagaimana cara terbaik menyuarakan aspirasi-aspirasi tersebut agar dapat direspons berimbang pada akhirnya. Maka dari itu, munculah pilkada.

Pilkada dalam hal ini dapat dikatakan sebagai alat dari demokrasi, bentuk dari apa itu konsensus yang selama ini dicita-citakan demi kehidupan bernegara yang adil. Karena dalam pilkada, ada beberapa unsur yang keberadaannya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas dan juga dapat menjadi pegangan bagi petinggi-petinggi hukum itu sendiri. Dengan diberlangsungkannya pilkada, masyarakat dapat secara langsung terlibat aktif dalam penegakan demokrasi yang ada di dalam suatu negara, karena mereka memilih sendiri calon pemimpin mereka, dan dalam proses mereka memilih tersebut tentu mereka akan melalui proses penilaian terlebih dahulu, dimana dalam proses penilaian tersebut mereka sudah pasti mendasari pada pengetahuan-pengetahuan politik yang ada. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat berperan sebagai pengawas publik secara langsung, inilah yang kemudian akan mendorong dimunculkannya gagasan-gagasan baru, kritikan, serta kajian tajam dari penilaian masyarakat, sehingga tali kendali dari politik serta hukum yang diberlakukan dapat tetap terkontrol. Sedangkan manfaat pilkada bagi petinggi-petinggi hukum tidak akan jauh dari pegangan mereka untuk membatasi diri, mungkin tidak akan bermanfaat bagi petinggi-petinggi hukum tersebut secara individu, namun tetap akan bermanfaat dalam sistem berjalannya suatu negara.

Karena itulah, tidak berlebihan jika pilkada dapat dijadikan sebuah refleksi dalam penegakan etika. Pilkada menegakan etika yang ada pada ruang lingkup sosial dan politik khususnya dalam demokrasi. Pilkada dapat menyatukan masyarakat yang semakin pluralistik, bahkan dalam bidang moral sekalipun, karena pilkada menyamaratakan semua pendapat yang disuarakan agar dapat mencapai suatu kesepakatan bersama. Pilkada juga dapat mendasari kembali ajaran-ajaran lama yang tertantang karena masyarakat saat ini sedang berada dalam masa transformasi, namun begitu pilkada juga tetap memberikan wadah baru bagi masyarakat untuk dapat berkembang dengan iklim politik yang sedang berlangsung. (CNN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *