KAYUAGUNG I Minimnya publikasi kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan mendapat sorotan dari sejumlah pihak, bahkan sebagian kalangan menilai Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) DPRD setempat selama ini tidak maksimal dalam menjalankan peran dan fungsinya alias ‘mandul’ hal ini didasari dengan minimnya publikasi baik di media cetak maupun online.
Welly Tegalega Pemuda Pemantau Pembangunan OKI menilai Humas DPRD OKI kurang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. “Selama ini publikasi terhadap kinerja anggota dewan sangat minim bahkan nyaris tidak ada sama sekali, baik publikasi di media cetak maupun online,” kata Welly.
Menurutnya, Humas ini berperan sebagai tempat untuk memberikan informasi kepada publik untuk mengetahui apa saja yang dilakukan para dewan untuk masyarakat. “Apa sih yang sudah dilakukan DPRD OKI ini? Tidak ada masyarakat yang tahu hal ini dikarenakan minimnya publikasi kegiatan mereka, ini sangat berbeda dengan daerah-daerah lainnya,”jelas Welly.
Kata Welly, Anggaran belanja yang diterima Humas DPRD OKI khusus untuk penyediaan jasa media informasi pada 2016 ini cukup banyak sekitar Rp 358juta. Tapi itu tidak digunakan dengan baik. “Yang jadi pertanyaan kemana anggaaran Rp 358juta itu, lebih baik ditiadakan saja Humas kalau kinerja mereka tidak ada manfaatnya buat dewan,” kata Welly.
Welly menambahkan, peran Humas DPRD OKI ini sangat buruk dan tidak ada komunikasi sama sekali dengan media bahkan sangat tertutup. “Kalau humas tertutup maka konsumsi publik akan berkurang,”jelasnya.
Menanggapi hal itu, Rohmat Kurniawan, SE Anggota Komisi I DPRD OKI mengakui, bahwa peran kehumasan DPRD OKI selama ini tidak berjalan hal ini dapat dilihat dari minimnya publikasi kegiatan dewan di media baik cetak maupun online. “Kedepan akan kita benahi baik dari segi anggaran maupun SDMnya,”katanya.
Menurut Rohmat kurangnya pemahaman dari bagian kehumasan menjadi salah satu penyebabnya. “Kita ingin seperti daerah lain humasnya sangat berfungsi apapun kegiatan dewan di ekspose sehingga masyarakat tahu apa yang sudah dewan lakukan,”ungkapnya.
Mengenai anggaran penyediaan jasa media informasi sebesar Rp 358juta tersebut Rohmat mengatakan, itu digunakan untuk membayar langganan Koran bagi dewan. “Saya rasa dana itu untuk pembayaran Koran tapi saya kurang tahu persis, yang pasti kedepan kita berkomitmen media center harus berdiri dan komunikasi dengan media harus lebih baik lagi,”jelasnya.(Romi Maradona)
