Abdi Yanto Fikri, SH Ketua Komisi III, DPRD OKI mengatakan, ketakutan pemerintah akan rusaknya jalan Simpang Kijang-SP Padang karena dilewati oleh kendaraan yang bertonase puluhan ton tersebut sangat beralasan, mengingat jalan tersebut merupakan akses masyarakat dan baru diperbaiki dengan anggaran yang cukup besar.
“Perbaikan dan pelebaran jalan Simpang Kijang-SP Padang dianggarkan pada 2016 ini mencapai 37 Miliar, kalau dilalui kendaraan yang bertonase tinggi dikhawatirkan jalan tersebut mengalami kerusakan,”ungkapnya.
Untuk itu, kata Abdi Yanto sebelum melakukan pengerjaan penimbunan tol tersebut diharapkan pihak balai besar dan subkontraktor yang akan mengerjakan penimbunan untuk melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah. “Kita berharap bisa dikoordinasikan sehingga tidak merugikan kedua belah pihak baik itu pemerintah OKI maupun subkontraktor dan apa solusi dari balai besar siapa yang harus bertanggungjawab kalau jalan yang dilintasi tersebut rusak,”jelasnya.
Lagi pula, kata Abdi Yanto jalan Simpang Kijang-SP Padang masih dalam tahap pemeliharaan selama tahun berjalan yang jadi masalah kalau jalan itu rusak kontraktor yang mengerjakan jalan Simpang Kijang-SP Padang mau tidak memperbaiki jalan tersebut kalau terjadi kerusakan akibat dilalui kendaraan yang tonasenya puluhan ton.
“Jalan SP Padang itukan masih tahap pemeliharaan kalau jalannya rusak karena kendaraan yang melakukan penimbunan pengerjaan jalan tol tersebut saya yakin kontraktornya tidak mau memperbaiki meskipun masih dalam pemeliharaan mereka dan ini ditakutkan akan terjadi bentrok antar kontraktor dan pada akhirnya pemerintah dan masyarakat yang dirugikan,”jelasnya.
Untuk itu, DPRD OKI khususnya Komisi III yang membidangi itu akan melakukan jemput bola dengan mendatangi balai besar sehingga permasalahan ini bisa segera diselesaikan dan pembangunan jalan tol tidak terhambat. “Kita cari solusinya apakah pihak balai besar mau melakukan ganti rugi terhadap kerusakan jalan ini nantinya atau mungkin ada solusi lain,”katanya. (Romi Maradona)
