EMPAT LAWANG I Menjelang pelaksanaan Pilkades serentak gelombang II se Kabupaten Empat Lawang pada 14 November mendatang, Ketua DPRD Empat Lawang H David Hadrianto Aljufri meminta kepada semua kepolisian dan TNI untuk mengawasi benar Pilkades, bahkan ia menilai dalam 41 Desa nanti tentu saja ada yang desa yang termasuk zona merah (rawan).
“Saya minta Polisi dan TNI bisa bekerja sama dengan BPM Pemdes, sebab di tiap kecamatan pasti ada satu atau dua desa yang masuk zona merah, saya juga sudah mengantongi beberapa desa,” katanya.
Kenapa ini penting, lanjutnya, karena Pilkades tahap kedua kali bukan menggunakan sistem e-Voting melainkan sistem manual sehingga potensi terjadi konflik dalam Pilkades kemungkinan bisa saja terjadi.
“Pada saat pelaksanaan nanti anggota dewan juga ikut memantau dan kita sudah membentuk tim kecamatan yang terdiri dari para anggota dewan sesuai dengan Daerah Pemilihan (Dapil),” ungkapnya, Minggu (23/10).
Sementara itu, Kapolres Empat Lawang AKBP Bayu Dewantoro menuturkan, mengenai zona merah saat ini masih di petakan, mengingat masih dalam tahap melengkapi berkas pendaftaran, kalau sudah melewati pemberkasan ini baru kelihatan nanti.
“Kalau sekarang ini belum kelihatan, tapi anggota sampai saat ini terus mantau terkhusus intelejen juga memantau dan terus mengupdate informasi,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Empat Lawang Alhumaidi Saman mengakui kalau zona merah itu pasti ada di desa, tapi kembali lagi kepada panitia pelaksana Pilkades, sebab tugas panitia sangat berat sehingga panitia harus bersungguh-sungguh saat bertugas.
“Sebenarnya tugas panitia Pelaksana Pilkades sangat berat, mulai dari persiapan pelaksanaan, penerimaan Balon Kades, kelengkapan administrasi, penentuan mata pilih dengan berkoordinasi dengan Disdukcapil. Yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan Pilkades,” jelasnya
Sambungnya, dirinya juga meminta panitia pelaksana Pilkades agar bersifat netral dengan tidak memihak kepada salah satu calon Kades, sebab panitia harus siap dan berani dalam melaksanakan tugas sampai selesai.
“Panitia pilkades dibentuk oleh BPD, makannya anggota BPD tidak boleh jadi panitia, kalau mau jadi panitia, yang berssangkutan harus keluar dari BPD, karena tugas BPD itu jelas untuk mengawasi pelaksanaan Pilkades. Makanya beberapa waktu lalu ada panitia pilkades anggota BPD, langsung saya ganti, agar pilkades bersifat netral,” tegasnya
Lanjutnya, dirinya memberikan apresiasi terhadap panitia pilkades di beberapa Desa Kecamatan Muara Pinang, yang sudah mengambil sumpah saat terbentuk panitia pilkades.
“Saya salut dengan beberapa Desa di Kecamatan Muara Pinang, panitia pelaksana pilkadesnya dibuat semacam sumpah, yang isinya tidak akan memihak kepada salah satu calon Kades dan bersifat netral,” cetusnya
Dia juga menambahkan, dirinya berharap proses pelaksanaan Pilkades dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.
“Saya minta kepada Panitia Pelaksana Pilkades dapat bekerja dengan baik, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, agar pelalksanaan Pilkades dapat berjalan dengan lancar,” tukasnya.(ridi)
