KAYUAGUNG I Meskipun pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati OKI baru akan dilaksanakan pada tahun 2018 mendatang, namun bukan berarti kontestasi politik tersebut belum dimulai, aroma “pertarungan” sudah mulai terasa dalam pembahasan APBD OKI tahun 2017.
Dalam nota Pengantar KUA PPAS APBD OKI tahun 2017 yang disampaikan Oleh Bupati OKI selaku kepala daerah dengan berbagai argumentasi dan skala perioritas dalam pembangunan OKI ternyata tidak begitu saja dapat diterima oleh kalangan Legislative hingga dilakukan pembahasan secara mendalam. Puncaknya fostur anggaranpun berubah, Belanja Meningkat, Hutang Pokok bertambag dan Ancaman Defisitpun didepan mata.
Pengamat Politik Kabupaten OKI, Jamalludin SH mengatakan, Anggaran daerah merupakan salah satu komponen dasar kebijakan publik daerah. Dalam perspektif mikro, kebijakan anggaran daerah adalah merupakan keputusan politik yang ditetapkan kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk dilaksanakan oleh aparat birokrasi daerah.
Sebagai keputusan politik Kebijakan anggaran sering melalui proses politik yang panjang dan kompleks. Prosesnya meliputi tujuan-tujuan kebijakan dan cara pengambilan keputusannya, orang-orang atau kelompok-kelompok yang dilibatkan, baik sebagai perencana, pelaksana maupun penerima manfaat kebijakan anggaran.
“Meskipun antara eksekutif dan legislatif sepakat pembahasan anggaran akan tepat waktu namun tarik menarik kepentingan tetap terlihat, belanja bertambah, defisit didepan mata menjadi pertaruhan.” Ujarnya.
Menurut Jamal, Kondisi ini juga menjadi gambaran pada publik bahwa kondisi eksekutif saat ini tidak disokong oleh mayoritas didalam parlemen atau dengan kata lain kekuatan oposisi lebih besar dari koalisi pemerintah yang ada di parlemen.
Akibatnya, tarik menarik kepentingan antara eksekutif dan lagislatif terjadi lantaran didasari kebijakan politik anggaran, meskipun berakhir pada kompromistis setelah adanya titik temu.
“Seperti kita ketahui kemarin adanya peningkatan jumlah anggaran belanja langsung, hal ini untuk mengakomodir aspirasi dari Wakil Rakyat yang merupakan permintaan dari masyarakat, sementara menurut eksekutif tidak mungkin menambahkan belanja dengan mengurangi belanja pegawai, namun toh akhirnya masih sepakat juga.” Kata Jamal.
Menurut Jamal, Tahun 2017 sudah masuk dalam tahun politik, sebab meskipun pilkada dilaksanakan pada Juni 2018, namun tentu saja semua persiapan telah dilakukan sejak tahun 2017 termasuk strategi pengalokasian anggaran pembangunan yang tergambar dalam APBD 2017.
“Bisa jadi para legislative terutama kalangan oposisi beranggapan eksekutif menyembunyikan anggaran dalam kegiatan SKPD yang masuk dalam anggaran belanja tidak langsung untuk kepentingan Pilkada sehingga hal inipun diplototin,meskipun hal tersebut belum tentu benar.” katanya.
Menurut jamal, Alokasi anggaran merupakan hasil pilihan publik, bukan sebagai hasil pilihan sekelompok orang tertentu. Kebijakan anggaran mampu mencerminkan sebentuk hubungan antara rakyat dengan pemerintah, antara warga negara sebagai pembayar pajak dengan aparat pemerintah sebagai penerima dan pengelola pajak dalam suatu mekanisme yang transparan dan akuntabel.
“Penentuan pilihan komponen pendapatan atas pemasukan maupun pengeluaran anggaran didasari oleh rasionalitas publik. Kebijakan anggaran daerah ditetapkan benar-benar menjawab kondisi riil, potensi dan aspirasi masyarakat. Penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan warga daerah.” Pungkasnya. (Romi Maradona)
