pemkab muba pemkab muba
Musi Banyuasin

Pemkab Muba Wujudkan Perencanaan Berkualitas Sebagai Acuan Pelaksanaan Pembangunan

125
×

Pemkab Muba Wujudkan Perencanaan Berkualitas Sebagai Acuan Pelaksanaan Pembangunan

Sebarkan artikel ini
IMG-20201007-WA0052
pemkab muba pemkab muba

MUSI BANYUASIN – Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dr H Dodi Reza Alex membuka secara resmi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muba Tahun 2017-2022 bertempat di Ruang Rapat Serasan Sekate, Rabu (7/10/2020).

Kepala Bappeda Kabupaten Muba, Iskandar Sriyanto dalam sambutannya menyampaikan, tujuan dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Muba 2017-2020 yaitu, sebagai acuan bagi seluruh OPD dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah (Renstra-PD) tahun 2017-2022. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar sub sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah.

“Kemudian juga bertujuan mewujudkan efesiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah. Serta menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memuat arah dan kebijakan pembangunan,” paparnya.

Pada kesempatan tersebut hadir secara virtual Kabid Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis Bappeda Provinsi Sumsel, dirinya menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Kabupaten Muba, sebagai kabupaten pertama di Provinsi Sumsel yang melaksanakan Musrenbang perubahan RPJMD.

“Adapun hal-hal prioritas pada perubahan RPJMD Kabupaten Muba tahun 2017-2020 yaitu, kinerja pembangunan pelaksanaan RPJMD Muba menjadi salah satu acuan untuk melihat pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran. Kedua, masih diperlukan upaya mendorong komitmen angka kemiskinan satu digit. Ketiga Agar memprioritaskan penanganan COVID-19 yang menjadi salah satu alasan melakukan perubahan RPJMD, Keempat penanganan SPM agar tetap menjadi prioritas yang mengacu pada dasar hukum terbaru yaitu Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan SPM, Kelima, inovasi-inovasi di Kabupaten Muba agar dimasukkan kedalam perubahan RPJMD,”bebernya.

Sementara itu, Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin mengungkapkan, perubahan RPJMD dilakukan karena didasari atas evaluasi yang dilakukan oleh semua jajaran Pemkab Muba, khususnya Bappeda dan OPD terkait dalam pencapaian indeks pekerjaan. Yang kedua dilakukan perubahan atau modifikasi RPJMD karena harus melakukan penyelarasan dan mensikronisasi antara program dari Pemkab Muba 2017-2021, dengannya Perda RPJMD Provinsi Sumsel maupun RPJMN tahun 2019- 2024.

“Alasan yang ketiga dikarenakan adanya kejadian mendasar yang harus kita lakukan sesuai yang dilakukan Kemendagri melalui amanatnya, sekaligus amanat KemenpanRB, yang isinya jika ada kejadian mendasar, bersifat urgent dan disini bencana non alam yaitu pandemi COVID-19, maka diperkenankan merevisi RPJMD  2017 – 2022,” jelas Dodi.

Dikatakan Dodi, dirinya menekankan bahwa perubahan RPJMD ini ada dasarnya, namun jangan diambil sebagai alasan untuk menurunkan kinerja, maupun indeks kinerja OPD terkait untuk tetap memberikan pembangunan yang efektif sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Muba.

“Saya minta kepada seluruh OPD dan pemangku kepentingan yang hadir pada Musrenbang ini,  kita semua harus bekerja sama dan bersinergi pada setiap program sehingga ini bisa direalisasikan sesuai target. Saya yakin dengan kapasitas apa yang telah disampaikan tadi, tinggal realisasi dan implementasi dalam dua tahun terakhir perlu kerja keras dan sinergi untuk dicapai,” tegasnya.

Dia mengharapkan dalam penyelenggaraan Musrenbang ini tentunya adanya masukan, umpan balik, kesamaan pandangan tentang tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Muba tahun 2017-2022, dengan data dan informasi yang memadai, sehingga dihasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, dapat diaplikasikan, dan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Muba.

“Saya mengharapkan kepada seluruh peserta Musrenbang agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dari awal hingga selesai, Peran dewan legislatif bukan hanya mengesahkan saja, tapi juga ikut merealisasikan, silahkan dibahas lebih dalam lagi sehinga bisa menghasilkan Perda arah kebijakan pembangunan yang berkualitas dan akurat,” pungkas Dodi. (Endang S)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *