OKI – Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dari daerah pemilihan (dapil) II, Febriansyah Wardana ST, menggelar kegiatan reses di Desa Ulak Jermun, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten OKI.
Kegiatan tersebut menjadi ajang bagi wakil rakyat untuk bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi, masukan, dan usulan terkait kebutuhan pembangunan di desa.
Dalam pertemuan itu, salah satu aspirasi yang disampaikan warga adalah usulan rehabilitasi jembatan yang berada di RT 03 Desa Ulak Jermun. Infrastruktur tersebut dinilai menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang perlu mendapat perhatian.
Febriansyah Wardana mengatakan, kegiatan reses merupakan bagian penting dari tugas anggota DPRD untuk mengetahui secara langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya.
“Melalui kegiatan ini, kita bisa mengetahui apa saja yang diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan bertemu dan berdiskusi langsung, kita dapat mendengar berbagai aspirasi yang disampaikan warga,” ungkap Febriansyah.
Menurutnya, dialog langsung dengan masyarakat sangat diperlukan agar berbagai persoalan dan kebutuhan di setiap desa dapat diketahui secara jelas. Dengan begitu, aspirasi yang disampaikan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan program pembangunan daerah.
“Sebagai wakil rakyat, kegiatan reses ini merupakan langkah untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Kita ingin mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga aspirasi yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” jelasnya.
Ia menegaskan, seluruh usulan dan masukan masyarakat yang telah dihimpun dalam kegiatan reses tersebut akan dibawa dan diperjuangkan melalui lembaga DPRD OKI.
Namun, realisasi setiap usulan nantinya tetap akan disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan serta kemampuan anggaran daerah.
Febriansyah berharap, melalui kegiatan reses, komunikasi dan hubungan antara masyarakat dengan wakil rakyat semakin baik. Dengan demikian, berbagai kebutuhan pembangunan, khususnya di wilayah dapil II, dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. (*)
