PALEMBANG I Fraksi PDIP DPRD Palembang mulai melakukan loby politik dengan sejumlah Fraksi-fraksi yang selama ini menjadi partai oposisi, loby politik moncong putih tersebut untuk mengalang kekuatan dalam pemilihan Wakil Walikota Palembang yang akan berlangsung 3 juni mendatang, tidak menutup kemunkingan ini adalah startegi politik PDIP agar pemilihan nanti tidak kuorum.
Isu yang berhembus dari sejumlah internal anggota dewan, PDIP yang meraih suara terbanyak pada pileg lalu dengan 9 kursi bersama dengan partai pengusung calon Walikota pada pemilukada Palembang 2013 lalu diantaranya PAN, PKB, Hanura dan PBB, jika digabungkan maka suara kelima partai ini mencapai 21 kursi sehingga pemilihan wakil walikota nanti dipastikan tidak kuorum.
Ketua Fraksi PDIP, M Aidil Adhari menyatakan PDIP tidak ada niat untuk menghambat proses pemilihan Wawako 3 juni mendatang. Namun, sebagai Partai oposisi pihaknya akan menggalang kekuatan dengan mengandeng partai lain untuk menentukan strategi seperti apa yang akan diambil nanti.
“Tidak ada niat kami akan melakukan penghambatan dalam proses ini, namun kami akan menyiapkan strategi, strategi seperti apa kita nanti tunggu saja pada saat pemilihan,”kata Aidil, Rabu (26/5).
Aidil mengungkapkan bahwa kader PDIP patut dan taat instruksi Partai termasuk juga langkah PDIP yang telah menjadi partai oposisi, keputusan tersebut tidak lain salah satu bentuk kekecewaan partai karena kader yang diusulkan tidak dipilih oleh Walikota Palembang untuk diusulkan ke DPRD Palembang.
Ketua Fraksi Demokrat, Anton Nurdin tidak menghawatirkan adanya gerakan politik yang akan dilakukan oleh partai yang menyatakan diri sebagai oposisi seperti PDIP dan PAN. “Saya rasa tidak ada gerakan politik maupun sakit hati, karena para anggota DPRD Palembang sangat profesional dan taat dengan aturan yang ada sehingga proses pemilihan akan berlangsung dengan lancar,”kata Anton.
Anton juga menyakini bahwa para wakil rakyat yang terhormat sangat berkomitmen karena pemilihan Wawako untuk kepentingan roda pemerintahan dan masyarakat Kota Palembang, sehingga Palembang EMAS 2018 dapat terwujud dengan dukungan semua pihak.
Nazili, Anggota DPRD Palembang Fraksi Gerindra, mengklaim dalam pemilihan nanti tidak ada deal politik siapa yang akan dipilih nanti, namun Gerindra tetap berdasarkan intruksi DPP siapa yang akan dipilih, namun kandidat yang dipertimbangka untuk dipilih dapat bekerjasama dengan Walikota dan membawa Palembang lebih baik.
“Kalau komunikasi khusus dengan dua kandidat belum ada, tapi yang kemunkingan kami pilih berdasarkan latarbelakang serta ada komitemen yang kuat dalam diri kandidat untuk kepentingan masyarakat,”jelasnya.
Dilanjutkan Nazili, Gerindra yang memiliki lima kursi di DPRD Palembang tidak akan menghambat proses pemilihan yang akan berlangung 3 juni nanti, ia pastikan Gerindra akan mengunakan hak politik untuk menentukan pilihan.
Wakil Ketua DPRD Palembang Fraksi Golkar, Adiansyah mengatakan bahwa dalam pemilihan nanti golkar akan menggunkan hak politik, dalam pemilihan nanti suara Golkar berdasarkan kepentingan partai dan masyarakat.
Walikota Palembang H Harnojoyo irit bicara terhadap langkah keuda partai PDIP dan PAN yang menyatakan diri sebagai oposisi, namun bagi Harnojoyo bahwa selama ini hubungan antara eksekutif dan parlemen tetap baik.
“saya telah menyerahkan dua nama siapa yang akan dipilih kita serahkan ke DPRD Palembang, namun kalau ada penilian ada yang rendah ada yang baik hal itu biasa,”kata Harnojoyo dengan singkat.(Supardi)
