LAHAT I Adanya keterlambatan pembayaran sisa kegiatan (Proyek) semester III tahun 2016 membuat para kontraktor di kabupaten Lahat gigit jari. Pasalnya, dipastikan tahun 2016 ini seluruh tunggakan belanja rutin dilingkungan Pemkab Lahat yang mencapai Rp.200 Milyar lebih akan dibayarkan pada tahun 2017.
Ketua Asosiasi pengusaha pekerja kontruksi Firdaus Alamsyah mengatakan, berdasarkan data proyek di Dinas Pemkab Lahat , terdapat sekitar 980 mata Anggaran proyek yang pengerjaannya dilakukan pada semester III 2016 dan sebagian besar sudah selesai Oktober lalu. Untuk Total biaya yang harus dibayarkan, sesuai pagu anggaran yang ditetapkan, sebesar sekitar Rp 200 miliar lebih.
“Persoalan keterlambatan jika tidak diaelesaikan akan menimbulkan masalah. Terlebih, kontraktor ada yang melakukan pinjaman kredit kontruksi melalui Bank Sumsel yang cadangan bunga sudah melebihi limit waktu,”ujarnya.
Ditambahkannya, sebelumnya, keterlambatan pembayaran termin ini membuat sebagian besar rekanan pelaksana proyek pemerintah di Lahat galau. Karena, selain pembayaran termin itu merupakan modal yang harus diputarkan, karena para pekerja lapangan atau tukang yang dipekerjakan para kontraktor juga telah berteriak dan mendesak untuk dibayarkan upahnya.
Sebelumnya, kekosongan kas daerah menyusul kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 di pusat yang berimbas pada seretnya penggelontoran dana bagi hasil (DBH) dari pusat kepada daerah,”imbuhnya.
Sekda Lahat H Nasrus Aswari,SE mengungkapkan, membenarkan adanya kekosongan pada kas daerah karenanya para kontraktor yang sudah bekerjasama dengan Pemkab Lahat harus dapat memahami situasi yang ada sembari menunggu transfer DBH dari pemerintah RI.
“Tidak hanya para kontraktor, rekan wartawan juga terpaksa tertunda pembayaran iklannya. Jika tidak ada halangan maka pada pertengaham Januari 2017 akan dibayarkan,”pungkasnya.(frm)
