Partai berlambang Kepala Banteng Moncong Putih tersebut menyatakan sikap oposisi terhadap pemerintah Kota Palembang. “Apapun alasan Harnojoyo tidak mengindahkan PDIP. Kita akan oposisi. Ini ada sebagian strategi partai. Kita talak tiga,” kata Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Sumsel MA Gantada SH MH kepada wartawan, Selasa (24/5).
Gantada yang juga didampingi Wakil Ketua Bidang Moral Yulius Maulana, dan Bendahara yang juga Cawawako usulan PDIP Ir H Yudha Rinaldi menegaskan tidak lagi bergandengan tangan. PDIP itu sudah jelas dan sudah melayangkan surat.
“Kita menjelaskan sikap partai, tidak bergandengan tangan. Kenapa kita harus bergandengan dengan orang yang tidak menghargai kita,” katanya sembari menunjukkan surat rekomendasi pencalonan Yudha Rinaldi yang ditandatangani Ketum DPP PDIP Hj Megawati Soekarno Putri dan Sekjen Hasto Kristiyanto dan anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Palembang.
Ketua Repdem A Sazali juga ikut bicara. Menyikapi “surat sakti” izin DPP PDIP yang diteken Ketua DPP Idham Samawi dan Sekjen Hasto Kristiyanto tertanggal 6 April 2016 yang seolah Harnojoyo memilih karena Fitrianti Agustinda direstui PDIP.
“Apapun alasan Harnojoyo tidak mengindahkan PDIP. Itu surat izin Finda kan di poinnya disebutkan diserahkan ke DPD PDIP Sumsel. Surat tidak kami (PDIP Sumsel) rubah. Tetap mengusung Yudha Rinaldi,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPD PAN kota palembang, Yudi F Bram mengungkapkan bahwa pihaknya kecewa atas rekomendasi dua nama caalon wakil walikota palembang ke DPRD. Sehingga dua nama yang diusulkan hanya mengakomodir calon dari PKS sedangkan calon dari partai pengusung lainnya diabaikan. “Anggota fraksi kami akan mempertanyakan kepada walikota apa alasan mengusulkan dua nama ini ke DPRD, setalah proses verifikasi kami akan pertanyakan,”kata Yudi.
Yudi mengklaim PAN akan menjadi partai oposisi atau keluar dari pemerintahan partai pendukung walikota palembang, kebijakan politik ini diambil karena PAN merasa tidak lagi dapat bersama-sama dengan walikota Palembang.
Ketua Fraksi demokrat DPRD palembang, Anton Nurdin tidak mempersoalkan kebijakan politik PDIP dan PAN yang menyatakan diri menjadi partai oposisi. Karena itu kepentingan masing-masing Partai yang ada di parlemen. “Kalau ada yang keluar tentu akan ada yang masuk, ini yang dinamakan dinamika politik semua bisa terjadi. Kadang bersama,-sama kadang berseberangan,”kata Anton. (Supardi)
