OKI – Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Muchendi Mahzareki meminta dukungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta meningkatkan pengelolaan sampah di Kabupaten OKI.
Permintaan tersebut disampaikan saat bertemu Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, di Plaza Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2026).
Dalam pertemuan itu, Muchendi memaparkan kondisi Kabupaten OKI sebagai salah satu daerah dengan kawasan gambut terluas di Sumatera Selatan. Sekitar 60,15 persen wilayah OKI merupakan lahan gambut atau mencakup 49,3 persen dari total ekosistem gambut di provinsi tersebut. Kondisi ini menjadikan OKI memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian gambut, sekaligus menghadapi risiko tinggi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama saat musim kemarau.
“Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang. Karena itu kami terus memperkuat langkah-langkah pencegahan dengan melibatkan Forkopimda, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa,” ujar Muchendi.
Selain persoalan karhutla, Muchendi juga menyoroti masih rendahnya cakupan layanan pengelolaan sampah di Kabupaten OKI yang baru mencapai 9,44 persen. Menurutnya, keterbatasan armada pengangkut dan sarana pendukung menjadi salah satu kendala utama dalam meningkatkan pelayanan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten OKI menjalankan Gerakan OKI Lestari untuk Indonesia Asri melalui kegiatan gotong royong rutin di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat. Pemkab juga mengembangkan bank sampah disejumlah perangkat daerah sebagai upaya mendorong pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.
Pada kesempatan itu, Pemkab OKI mengajukan sejumlah usulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, diantaranya percepatan pembangunan daerah operasional (daop) penanggulangan kebakaran lahan, bantuan sarana persampahan berupa dump truck dan kendaraan roda tiga, serta percepatan penerbitan rekomendasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten OKI.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat menyatakan, pemerintah pusat akan memberikan perhatian terhadap kebutuhan Kabupaten OKI.
“Persoalan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama. Usulan dari Pemerintah Kabupaten OKI akan kami tindak lanjuti sesuai dengan skala prioritas,” kata Jumhur.
Ia mengungkapkan pembangunan daop penanggulangan kebakaran lahan di Kabupaten OKI diprioritaskan mulai tahun 2027. Pemerintah Kabupaten OKI telah menyiapkan lahan bersertifikat sebagai syarat pembangunan fasilitas tersebut.
“Kesiapan daerah sudah 100 persen. Tahun depan kami akan mengalokasikan pendanaan struktural untuk memulai pembangunannya,” ujarnya.
Pembangunan daop tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp33 miliar dan akan menjadi pusat operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten OKI.
Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup juga akan mengalokasikan bantuan sarana dan prasarana persampahan pada tahun anggaran berikutnya. Sementara itu, rekomendasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten OKI telah ditandatangani langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup pada hari yang sama sebagai tindak lanjut atas usulan yang diajukan Pemkab OKI.
