PALEMBANG - Puluhan Massa yang tergabung dalam Jaringan Anti Korupsi (Jakor) Sumsel meminta kepada Gubernur Sumsel untuk mengusut dugaan korupsi pada rehabilitasi gedung Kantor dan Sarana Pendukung UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I dan Pemeliharaan di Gedung Kantor Bapenda Provinsi Sumsel

"Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Sarana Pendukung UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I dengan anggaran sebesar Rp.2.1 Miliar yang dikerjakan oleh CV.Rekayasa Engineering dan diduga kekurangan volume sehingga menyebabkan Kerugian Negara Sebesar Rp.251 juta," kata Fadrianto TH Koordinator Aksi di depan Kantor Gubernur, Jumat (5/8/2022)

Kemudian ada juga pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Bapenda Provinsi Sumsel dengan anggaran sebesar Rp. 1.113 milir yang dikerjakan oleh CV.Inti Nusa diduga kekurangan Volume sehingga menyebabkan Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 184 juta.

Berdasarkan dengan UU No. 3 Tahun 1971 Kemudian dilengkapi dalam UU No. 31 Tahun 1999 dalam Pasal 18 ayat (2). Pasal 4 UU Tipikor juga menyebutkan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Sehingga Penghentian penyidikan dan penuntutan perkara korupsi karena alasan telah mengembalikan kerugian negara merupakan alasan yang tidak tepat dan bertentangan dengan undang-undang

Oleh karena itu pihaknya meminta Gubernur Sumatera Selatan untuk melakukan Evaluasi atas Kinerja KPA Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Sarana Pendukung UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I dan Belanja Pemeliharaan/Rehab Bangunan Gedung Kantor Bapenda Provinsi Sumsel Sehingga Menyebabkan Kerugian Negara sebesar Rp.435 juta

"Kami Meminta Gubenur Sumatera Selatan untuk memutasi  KPA Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Sarana Pendukung UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I dan rehab bangunan gedung Kantor Bapenda Provinsi Sumsel," ujarnya.

Sementara itu Asisen 1 Pemprov Sumsel Edwar Candra menerima langsung para Aksi demonstrasi. (Alam)