oleh

Perluasan Perkebunan Sawit, Ancaman bagi Lingkungan maupun Tradisi

Meluasnya perkebunan kelapa sawit di daerah berawa gambut di kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, serta bencana kebakaran hutan dan lahan di musim kering, tidak saja menimbulkan kerusakan lingkungan tetapi juga mengancam kelangsungan tradisi dan mata pencaharian tambahan yang telah lama menunjang perekonomian masyarakat setempat.

Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir, khususnya kaum perempuan di Kecamatan Pedamaran dan Pampangan, sangat bergantung kepada kawasan rawa gambut. Warga dari suku Pandesak, misalnya, memiliki kerajinan warisan nenek moyang mereka yaitu menganyam tikar (berembak) berbahan baku purun (eleocharis dulcis), tanaman yang subur tumbuh di kawasan rawa gambut.

Seorang ibu paruh baya warga Desa Menangraya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), SUmatera Selatan (Sumsel), mengangkut purun (bahan baku tikar), Jumat (09/05/2019). Kegiatan mengambil purun dilakukan kaum perempuan maupun laki-laki, menjadi penopang ekonomi keluarga. (foto: Ibrahim Arsyad)

“Perempuan Pedamaran, dipastikan bisa memurun. Jika tidak bisa memurun, dia biasanya orang luar atau besar di luar Pedamaran. Karena berembakmerupakan tradisi yang sudah turun temurun,” tutur Rusmi, 50, yang ditemui saat menyelesaikan anyaman tikar di teras rumahnya, di desa Menang Raya Kamis (09/05/2019).

Kepala Desa Menang Raya di Kecamatan Pedamaran, Suparedi, mengatakan menganyam tikar purun merupakan tradisi yang masih kuat diantara perempuan di daerah itu dan merupakan penunjang ekonomi setempat yang penting. Namun menurutnya, pemerintah nampaknya belum serius melestarikan pasokan bahan bakunya.

“Purun ini menjadi salah satu penunjang ekonomi masyarakat Menang Raya, yang digeluti oleh ibu-ibu. kerajinan ini sudah ada sejak lama yang terus turun temurun hingga sekarang,” kata Suparedi.

Masuknya perkebunan kelapa sawit sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan purun. Kondisi rawa sekarang sudah berubah dan memburuk, karena kerap kekurangan air akibat adanya kanalisasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Dari perkiraan luas lahan yang ada di kawasan Lebak Purun (Arang Tetambun)  yang sekitar 1.000 hektar, hanya kurang lebih 200 hektar saja yang masih bisa diakses warga.

“Sejak masuknyaperkebunan kelapa sawit, warga tidak bisa mengambil purun yang berlokasi di dekat perkebunan karena mendapat pelarangan dari pihak perusahaan,” ujarnya.

Data Jaringan Masyarakat Gambut (JMG) Sumsel, memperlihatkan bahwa Kecamatan Pedamaran, kini mulai dikelilingi perkebunan kelapa sawit, di antaranya milik PT Rambang Agro Jaya, PT Gading Cempaka, dan PT Sampoerna Agro. Begitu derasnya keran investasi dibuka pemerintah daerah hingga kawasan gambut yang menjadi habitat purun yang dulunya seluas kurang lebih 3.000 hektar kini hanya tersisa 1.200 hektar.

“Namun, 1.000 ha sebagian besar sudah masuk ke konsesi perusahaan, dan yang tersisa bisa dimanfaatkan oleh masyarakat hanya 200 ha,” kata Sudarto Marelo, Ketua Jaringan Masyarakat Gambut Sumatra Selatan  (JMGS)  beberapa waktu lalu.

Bergantung pada Rawa Gambut

Bagi petani perempuan di Kecamatan Pedamaran, menganyam atau berambak tikar purun merupakan keterampilan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka. Dari luas area rawa gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mencapai 150.000 hektar, 120.000 hektar berada di kawasan Pedamaran.

Sebagaimana penduduk agraris pada umumnya, masyarakat Pedamaran, dalam rantai perekonomian bertani tanaman padi tadah hujan, dengan panen setahun sekali. Namun, karena alamnya yang berawa gambutdan menjadi habitat tanaman purun, maka para petani menunjang kebutuhan ekonominya dengan kerajinan anyam tikar purun.

“Sehari-hari kami (ibu rumah tangga) ya menganyam tikar (purun). Ini (keterampilan mengayam) kami dapat dari gede (nenek) kami dulu,” ujar Depi,34, sambil memperlihatkan kelincahan jari-jemarinya merajut helai-helai purun. “Merata, perempuan di sini, bisa menganyam,” sambung ibu empat anak ini.

Seorang nenek Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel), merapikan purun kering untuk dianyam menjadi tikar sambil mengasuh cucunya, Kamis (08/05/2019). Menganyam purun menjadi tradisi warga Pedamaran secara turun temurun, sekaligus menjadi penopang ekonomi warga setempat. (foto: Ibrahim Arsyad)

Pengerjaan tikar purun tergantung pada aktivitas domestik perempuan. Sehari, rata-rata perempuan di sana bisa menyelesaikan tiga hingga empat helai tikar. Tidak banyak yang dapat diperoleh dari anyaman tikar ini. Meski tingkat kerumitan terbilang tinggi, sehelai tikar (ukuran 2×1 meter) hanya dihargai oleh pengepul Rp10.000 (kotor). Dari hasil penjualan tersebut, keuntungan dari jerih payah mereka hanya mencapai Rp3.000 perhelainya. Sementara Rp7.000 untuk menebus bahan baku tikar (purun).

Penyuluh Industri Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten OKI, Sumsel, Didi Iswardi mengakui bahwa pemerintah daerah bahkan tidak memiliki catatan mengenai produksi tikar purun atau turunan lainnya.“Hingga saat ini, kami tidak memiliki catatan terkait produksi purun dan juga sebaran penjualannya,” ungkap Didi Jumat (10/05/2019).

Kendati demikian, ia mengatakan pemerintah daerah terus memantau dan berupaya memaksimalkan potensi kerajinan purunsebagai sektor penting dalam menunjang perekonomian masyarakat. Salah satunya melalui pendampingan, sehingga kerajinan yang dihasilkan bukan hanya tikar, tetapi juga tas, dompet, topi, sandal dan lain-lain.

Di Pampangan, petani perempuan dan ibu rumah tangga, terutama di Desa Kuro dan Desa Bangsal,juga menunjang perekonomian keluarga mereka dengan mengolah susu (puan) kerbau ras Pampangan (Bubalus bubalis) yang hidup dan digembalakan di rawa-rawa.

Susu kerbau tersebut diolah menjadi gula puan, sagon puan, juadah puan, srikaya puan dan minyak yang dikenal mereka sebagai minyak sapi.“Olahan (susu kerbau rawa) ini sudah ada dari nenek-nenek kami. Dulu makanan ini dibuat ketika ada acara adat saja,” tutur Sukenah, 54, salah satu pengerajin susu kerbau rawa di Desa Kuro, Sabtu (11/05/2019).

Setiap satu kilogram gula puan dijual pada kisaran Rp80.000, sementara sagon puan mencapai Rp150.000 per kilogramnya.Sepuluh liter susu kerbau dapat menghasilkan empat kilogram gula agau sagon puan.

Kepala seksi Pembibitan dan Produksi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten OKI, Zulkarnain memaparkan, populasi kerbau rawa ras Pampangan terus mengalami penurunan. “Dari hasil pemantauan, populasi kerbau rawa yang ada di daerah (OKI) ini, terus mengalami penurunan. Dalam setahun itu bisa mencapai ratusan penurunan populasinya,” katanya.

Populasi kerbau rawa ras Pampangan, menurutnya, saat ini kurang lebih 3.400 ekor. Seribu limaratus ekor lainnya berada di Pangkalan Lampam, Kecamatan Jawi dan Kecamatan Pedamaran, imbuhnya.

Restorasi Melalui Kearifan Lokal

Jauh sebelum hadirnya perkebunan kelapa sawit di wilayah Pedamaran (Pedamaran dan Pedamaran Timur), masyarakat menggunakan lahan secara arif dan Pedamaran jauh dari peristiwa kebakaran. Lahan gambut dangkal yang berbatasan dengan sungai, dimanfaatkan sebagai lahan persawahan dan menjadi habitat bagi tanaman purun.

Sedangkan kawasan lahan gambut dalam oleh masyarakat dimanfaatkan untuk mencari ikan atau budidaya ikan air tawar. Namun, sejak keran investasi dibuka lebar bagi industri perkebunan kelapa sawit dan HPH, kawasan gambut di daerah ini hampir setiap tahun mengalami kebakaran, termasuk di tahun 2015 yang lalu. Aktivitas industri perkebunan terus menggerus lahan produksi warga, termasuk lahan vegetasi tanaman purun, dan juga memperburuk mutu lahan gambut.

“Ini akibat kanalisasi yang dilakukan, termasuk juga karakter sawit yang memang rakus air sehingga pada musim kemarau, lahan gambut cepat kering dan mudah terbakar,” ujar Sudarto dari JMGS.

Ia menyebutkan, berdasarkan data di Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Kehutanan, tercatat perusahaan perkebunan kelapa sawit di Pedamaran antara lain, PT Tania Selatan (PIR Trans) dengan luas 4.205,68 hektar; PT Sampoerna Agro tbk luas 3.243,46 hektar); PT Telaga Hikmah I luas lahan 1.000 hektar; PT Telaga Himah II luas lahan 5.500 hektar, PT Gading Cempaka Graha 10.000 hektar; dan PT Cahandra Agro Teluk Gelam dan Pedamaran 7.500 hektar.

Untuk mempertahan ekosistem rawa gambut yang menjadi sumber purun, JMG Sumatra Selatan mendesak pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan melestarikan bentang alam rawa gambut dengan tidak lagi mengeluarkan izin konsesi bagi perusahaan perkebunan.

“Pemerintah juga harus menetapkan area gambut purun sebagai kawasan pemanfaatan tradisional masyarakat Pedamaran, sehingga tidak bisa diganggu oleh pihak manapun,” harap putra asli setempat tersebut.

Suparedi Kepala Desa Menang Raya, mengatakan bahwa dampak meningkatnya alih fungsi lahan di kecamatannya, sangat dirasakan warganya yang mayoritas pengayam tikar purun. Menurutnya, kawasan tempat mengambil purun, kini sebagian besar sudah dikuasai perusahaan dan tidak bisa lagi diakses oleh warga untuk mengambil purun.

Masih kata Suparedi, untuk menjaga ekosistem gambut purun, warganya bersama warga desa lainnya di Kecamatan Pedamaran, sudah berulang kali di tahun 2018 menggelar aksi damai guna mendesak Bupati dan wakilnya di legislatif, untuk menerbitkan regulasi tentang Perlindungan Ekosistem Gambut Purun sehingga tidak dialihfungsikan.

“Mereka (kelompok tani perempuan Pedamaran) sekarang ini selalu berharap agar lahan budi daya purun (lebak purun) tidak dialih fungsikan, menjadi perkebunan kelapa sawit,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Bangsal, M Hasan SH, mengungkapkan, kawasan rawa yang menjadi lokasi pengembalaan kerbau ras pampangan, juga terus berkurang akibat alih fungsi menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Ia mencontohkan Desa Mangris, Kecamatan Pampangan, yang semula kawasan untuk gembala kerbau rawa, kini telah beralih menjadi perkebunan kelapa sawit milik PT Waringin Agro Jaya (WAJ).

“Tentu hal ini menjadi ancaman terhadap kerbau yang menjadi andalan warga sebagai penopang ekonomi. Mengingat, lahan (pengembalaan) terus berkurang,” imbuhnya.“Kami pernah menggagas untuk ternak di lahan kering untuk mengatasi kekurangan pakan. Tapi ternyata tidak sesuai harapan. Karena memang karakter kerbau ras Pampangan ini, lebih suka mencari makan di dalam rawa,” terang Hasan.

M Fikri warga Desa Kuro, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel), memerah susu kerbau rawa ras pampangan miliknya, Sabtu (10/05/2019). (foto: Ibrahim Arsyad)

Peneliti populasi kerbau rawa ras Pampangan, dari Universitas Sriwijaya, Arfan Abrar (15/08/2019) dalam penelitiannya, mengatakan bahwa populasi kerbau rawa yang sebarannya meliputi di Kabupaten OKI, dan Banyuasin, pada 2010 mencapai 15.000 ekor. Namun, di tahun 2019 populasinya hanya  tinggal sekitar 10.000 ekor. Menurutnya, faktor menurunnya populasi kerbau rawa ini, karena kebutuhan industri ,dan masyarakat tidak memberikan perhatian serius.

“Seandainya masyarakat memanfaatkan kerbau rawa tersebut, mereka tidak lagi akan berpikir untuk membakar lahan rawa gambut. Kerbau jenis ini, sangat bergantung padarawa dan ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan,” katanya. “Ini juga momen adanya bufallo center untuk meningkatkan genetikanya. Kita tidak lagi berbicara UMKM, tapi masuk dalam industri,” imbuhnya.

Dinamisator Badan Restorasi Gambut (BRG) wilayah Sumatera Selatan, DD Sineba menyampaikan, dalam mengatasi permasalahan yang berkembang di areal lahan gambut untuk fungsi restorasi, salah satu yang dilakukan adalah program Desa Peduli Gambut (DPG). Program ini melibatkan mitra dan pemerintah daerah  dalam mendorong masyarakat lokalmengelola lahan gambut secara berkelanjutan agar ekosistem gambut tidak terganggu. Gambut dari permukaan luar hingga lapisan terdalam, dapat menyerap gas karbon yang menjaga kestabilan iklim khususnya mencegah pemanasan global.

“Kalau kami melihat, kearifan lokal masyarakat lebih bisa diandalkan dalam menjaga ekosistem gambut. Katakanlah kerajinan purun serta budi daya kerbau rawa di Kabupaten OKI. Dengan pengetahuan yang terbatas, mereka begitu peduli dengan alam sekitarnya,” terangnya.

Bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di lahan gambut di tahun 2015menimpa sekurangnya 650.000 ha, dari luas bentang alam gambut di Sumsel, yang mencapai 1,2 juta ha. Dengan rincian, 534.162 ha berada di kawasan konsesi, dan 120.000 lebih di areal non-konsesi, baik itu kawasan konservasi maupun yang dikuasai masyarakat setempat.

“Dari kejadian itu juga, maka ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Selain merestorasi dan merehabilitasi lahan gambut, yang tidak kalah penting, bagaimana masyarakat sekitar mendapat nilai tambah, meningkatkan nilai ekonomi mereka di sekitar lahan gambut,” ujar Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel, Regina Ariyanti ST yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (22/05/2019).

Regina mengatakan bahwa pemerintah Sumatra Selatan telah mengambil langkah konkret terkait perlindungan dan pelestarian ekosistem gambut dengan menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Ekosistem Gambut dan turunannya berupa Pergub, serta juga Perda Pembakaran Lahan.

“Izin konsesi di kawasan gambut, juga masih dipetakan dengan detail lagi. Apakah perkebunan itu masuk kawasan konservasi atau apa? Ini perlu pendetailan sehingga tidak saling bertabrakan, semangat restorasi dengan investasi,” ujarnya.

Implementasikan Moratorium Perizinan Industri

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel, M Chairul Sobri mengatakan Kebakaran hutan dan lahan di 2015, haruslah menjadi pembelajaran bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Mereka harusnya menerapkan kebijakan moratorium perizinan terutama untuk industri rakus ruang, melakukan audit dan meninjau kembali perizinan perkebunan, khususnya di lahan gambut.

“Kerusakan lahan gambut terbesar akibat kebakaran terjadi di kawasan konsesi (perkebunan hutan kayu dan kelapa sawit), yakni lebih dari 500.000 ha luasannya,” bebernya.

Ia mengatakan bahwa aktivitas perkebunan di Sumsel, bukan saja berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga menjadi penyebab meningkatnya konflik agraria. Sepanjang tahun 2018, tercatat 20 konflik agraria terjadi di Sumatera Selatan, antara masyarakat dengan perusahaan.

“Sejauh ini, langkah pemerintah dalam menjaga bentang alam gambut, tidak menyentuh pada akar rumput permasalahan. Belum lagi lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan perusak lingkungan,” katanya.

Berdasarkan analisis spasial Walhi Sumsel tahun 2016, penguasaan atas lahan gambut berdasarkan IUP mencapai setidaknya 62,03% dari luasan lahan gambut di Sumsel yaitu 1.202.495 ha.

No Kabupaten Usaha Komoditi Perusahaan Luas (ha) Total
 

1

 

Ogan Komering Ilir

Kebun Kayu HTI 9 335.817  

394.961

Perkebunan Kelapa Sawit 21 59.078
Tambang Batubara 1 66
 

2

 

Musi Banyuasin

Kebun Kayu HTI 8 81.484  

163.638

Perkebunan Kelapa Sawit 23 78.339
Tambang Batubara 1 3.815
 

3

 

Banyuasin

Kebun Kayu HTI 10 49.145  

120.323

Perkebunan Kelapa Sawit 47 61.197
Tambang Batubara 3 9.981
4 Musi Rawas Kebun Kayu HTI 1 3.874 4.837
Perkebunan Kelapa Sawit 4 963
5 Musi Rawas Utara Kebun Kayu HTI 2 4.896 20.542
Perkebunan Kelapa Sawit 5 15.646
6 Muaraenim Perkebunan Kelapa Sawit 3 6.264 6.264
7 PALI Perkebunan Kelapa Sawit 4 20.761 20.761

Sumber data : Walhi Sumsel 2016

Bagi Sumarjono, Ketua Dewan Kehormatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatra Selatan, perkebunan kelapa sawit telah memberikan kontribusi besar dalam menyejahterakan masyarakat di propinsi tersebut.

Industri kelapa sawit Sumatra Selatan menyumbangkan 10 persen dari produksi CPO nasional yang mencapai 47 juta ton, dan juga banyak membuka lapangan pekerjaan. Ia merujuk kepadadata tahun 2015 yang memperlihatkan kurang lebih 335.000 tenaga kerja berkarya di industri sawit.“Kehadiran perkebunan kelapa sawit berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumsel,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit juga memiliki perhatian besar pada kawasan gambut. Perusahaan, ujarnya, tidak lepas tangan atas permasalahan yang timbul kawasan konsesi mereka.“Tapi kalau berbicara soal gambut, ini luas. Banyak yang tidak diusahakan alias tidak bertuan dan ini menjadi tanggung jawab bersama. Terhadap kawasan konsesi (perkebunan kelapa sawit), pengusaha tentu akan bertanggung jawab di konsesinya,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru mengaku, perkebunan kelapa sawit belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi petani di daerahnya.Dalam masa kepemimpinanya ini, ia akan mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan terobosan dan lompatan kebijakan.

“Secara ekonomi sepertinya belum menjadi kebijakan prioritas. Kita belum melihat kebijakan radikal untuk lompatan. Pemerintah harus membuka diri juga secara bersama-sama pengusaha, merumuskan ekonomi apa sehingga perekonomian tumbuh, dan ekonomi masyarakat juga bergerak,” ungkapnya.

Terobosan yang perlu dilakukan, menurut Herman, adalah menyerap produksi petani sawit untuk diolah menjadi alternatif pengganti solar atau premium. Menurutnya, jika ini digarap dengan serius akan sangat membantu masyarakat.“Suplai sawit kita lebih dari cukup. Salah satu formula untuk mengimbangi tingginya produksi sawit di daerah kita, dibutuhkan peran pengusaha (investor),” terangnya.

Dalam kesempatan ini, Hasbi,50, pemanen purun warga Desa Menang Raya, berharap, ada perhatian serius pemerintah agar tidak membuka izin di lahan budidaya purun yang menjadi tumpuan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Yang dampak dari masuknya industri perkebunan, justru membawa permasalahan, seperti tidak lagi bisa mengambil purun di sekitar lokasi perkebunan.

Belum lagi dampak kanalisasi, membuat lahan ekosistem tanaman purun mengering dan mudah terbakar, terutama di musim kemarau. Padahal sebelum alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, hal ini tidak terjadi.

“Dengan lahan yang tersisa, kami berharap tidak ada lagi alihfungsi lahan yang tentunya ini dapat mengancam tradisi dari nenek moyang kami, dan sumber ekonomi bagi warga,” harapnya. (Ibrahim Arsyad)

(“Liputan ini didukung oleh program Story Grants 2019 oleh Internews’ Earth Journalism Network Asia-Pasifik”)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *