oleh

Jaksa Periksa Tiga Pejabat Dinparpora Pemkab Bangka

SUNGAILIAT | Untum mengungkap fakta dugaan indikasi Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ) pada salah satu kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dinparpora) Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung (Babel). Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungailiat memanggil 3 pejabat dinas tersebut, Selasa (22/10/2019).

Kepala Kejaksaan Negeri Sungailiat R.Jeffri Huwae SH.MH melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Aditya Sulaeman. SH membenarkan adanya pemeriksaan terhadap 3 pejabat yang dimaksud (Dinparpora – red)

“Dalam dua hari ini telah memanggil tiga pejabat Dinparpora Bangka, pemanggilan tersebut guna penyidikkan dimana Surat Penyidikkan (Sprindit) itu di tanda tangani langsung oleh kajari terkait dugaan adanya indikasi tipikor,” ujar Aditya dibincangi di ruang kerjanya.

Dikatakan Kasi Pidsus bahwa pemeriksaan 3 pejabat yang dimaksud berkaitan dengan kegiatan pembangunan fisik yang menggunakan Dana Bantuan (Daba) Provinsi Babel

“Pemanggilan mereka (3 pejabat Dinparpora – red) itu terkait pembangunan toilet di Desa Rebo dan mushola lingkungan Jalan Laut, Kecamatan Sungailiat, serta toilet di Dusun Air Abik, Kecamatan Belinyu, yang menggunakan Daba Provinsi Tahun 2019 dengan total Rp 500. 000.000 Rekening berbeda bentuk kegiatannya Penunjukkan Langsung ( PL),” jelas Aditya.

Menurut Aditya pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami apakah kegiatan pembangunan toilet dan mushola itu ada unsur Tipikor

“Pemeriksaan ini adalah upaya kita (Kejari Sungailiat – red) untuk mendalami apakah ada unsur tipikor terhadap pembangunan toilet dan mushola yang dimaksud. apa bila ditemukan unsur tipikor kita akan lakukan langkah hukum kedepan dengan pemeriksaan fisik bangunan yang mana nanti ditemukan jumlah tupiahnya, apakah bangunan itu sesuai Rancangan Anggaran Biaya(RAB) yang dibuat Dinas Pekerjaan Umum bersama Dinparpora,” bebernya.

Jika memang ditemukan unsur tipikor, sambung Aditya, pihak penyidik Kejari Sungailiat akan meminta bantuan tim ahli yang bisa menghitung anggaran yang digunakan apakah sesuai RAB.

“Kalau memang ditemukan unsur tipikor kira akan meminta tim ahli untung menghitung apakah sesuai antara anggaran yang digunakan dengan Rabnya,” terangnya.

Dari keterangan Kasipidsus pemeriksaan sudah berlangsung selama 2 hari dan akan tetap berlanjut.

“Jadi kemaren (Senin 21/10) kita sudah memanggil Kepala Dinasnya untuk kita mintai keterangan, hari ini Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemeriksaan sudah 2 hari dan akan berlanjut terus sampai ada fakta kebenarannya,” imbunya.

Seperti yang dilontarkan Aditya tahun depan Kejari Sungailiat akan membidik kegiatan proyek Penunjukkan Langsung (PL) yang ada pada dinas – dinas di lingkungan Pemkab Bangka

“Tahun 2020 tindak Pidana Khusus Kejari Sungailiat akan menyoroti langsung proyek – proyek PL yang dilakukan dinas Kabupaten Bangka, agar dalam proses pemilihan pelaksana pekerjaan sesuai dengan aturan karena PL ini indentik akan Kolusi, Korupsi, Nepotisme,” kata Aditya.

Ditanya awak media jika ada paket satu rekening dipecahkan jadi PL itu melanggar aturan atau tidak?

“Kalau misal kegiatan itu satu rekening dipecahkan itu melanggar aturan contoh pembangunan gedung, ada kontraktor bangun interior, ada juga pemasangan keramik dan pemasangan kaca, semuanya beda kontraktor namu kegiatan itu satu rekening itu jelas melanggar aturan,” jawabnya. (dedi smile)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *