oleh

PJ Bupati OKU, Komitmen Tata Aset Daerah

H Maulan Aklil menunjukan keseriusan menata aset daerah. Bahkan dalam waktu lima bulan, dirinya mampu menghimpun aset daerah yang tercecer bernilai Rp800 miliar. Fhoto Deni A Saputra
H Maulan Aklil menunjukan keseriusan menata aset daerah. Bahkan dalam waktu lima bulan, dirinya mampu menghimpun aset daerah yang tercecer bernilai Rp800 miliar. Fhoto Deni A Saputra

BATURAJA I Sejak menjabat Pj Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), H Maulan Aklil menunjukan keseriusan menata aset daerah. Bahkan dalam waktu lima bulan, dirinya mampu menghimpun aset daerah yang tercecer selama ini bernilai Rp800 miliar baik bergerak maupun tidak bergerak, yang berlokasi di Kabupaten OKU Selatan dan OKU Timur yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten OKU.

Dirinya berkomitman akan menyelesaikan secara total dalam waktu dua bulan hingga berakhirnya masa jabatan Pj Bupati OKU. Hal ini disampakan, Molen (sapaan akrap Pj Bupati) usai penandatangan pelepasan aset daerah antara OKU, OKU Selatan dan OKU Timur, di Ruang Bina Praja Setda OKU, Selasa (26/1/2016)

“Pertama saja menjabat pertanyaan saya mana aset kita, Kenapa sulit mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), sementara dua daerah pemekaran bisa. Ternyata kendalanya faktor aset. Makanya kita fokus untuk menertibkan aset, jangan hanya WDP,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, anggaran yang sudah diinventarisir saat ini sudah Rp300 miliar lebih dan sudah dilepaskan. Masih tersisa Rp400 miliar lebih. ini ada kaitannya juga dengan PU Pengairan Provinsi Sumsel.

Menurut dia, aset-aset itu sudah dimiliki Kabupaten OKU Timur dan OKU Selatan, pasca mekar namun belum dilepas sehingga masih menghambat tertib pengelolaan aset daerah.

“Saya ingin sampai akhir masa jabatan saya sebagai Pj Bupati semua masalah aset daerah yang belum jelas statusnya segera dibereskan sebelum BPK masuk memonten. Mudah-mudahan dalam penilaian mendatang, OKU mendapat predikat WTP,” bebernya.

Molen juga menjelaskan, begitu besar pengaruh dari predikat WTP. Selain mendapat dana segar mulai dari APBN Rp5 miliar-Rp10 miliar, kemudian penganggaran dianggap sehat dan tidak mendapat audit.

“Memang hal ini harus dikejar. Tidak boleh dilepas begitu saja aset itu. Sebab, sampai kapanpaun kalau tidak diselesaikan atau diserah terima maka tidak akan mendapatkan WTP,” ucapnya.

Kepala BPKP Sumsel, I Gede Surya menyampaikan, atas kerjasama yang baik Rp300 miliar lebih sudah terselesaikan sehingga masih ada Rp400 miliar lebih. Ia menilai ini adalah capaian luar biasa, karena hanya dalam tiga bulan bisa tercapai.

“Semuanya akan selesaikan komunikasi yang positif sehingga aset yang belum terselesaikan, juga dapat terinventarisir dengan baik,” harapnya.

Kemudian masih kata Surya, penilaian mengenai pengelolaan aset daerah di Sumsel, yakni nilai B terjadapat Pemkot Palembang, Prabumulih, dan Kabupaten Muba. Sedangkan, Kabupaten OKU, Ogan ilir, OKU Selatan, OKU Timur, memperoleh nilai C, sedangkan Empatlawang merupakan juru kunci.

“Yang mengerjakan semua pegawai di Pemkab, kami (BPKP) hanya mengontrol. Target Juni, kami minta untuk buat satgas khusus menangani hal ini,” tegasnya.

Selain itu lanjut dia, semuanya perlu validasi atas aset itu, dan itu harus dikawal. Ini penting, agar jangan sampai ada aset daerah tidak dapat dikelola dengan baik serta tidak terinfentarisir.

“Masih banyak waktu kalau tekat menyelesaikan. Kalau tidak mau sedikit waktu untuk tidak menyelseaikan,” tuturnya. (Deni A. Saputra)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *