oleh

JK Angkat Bicara Soal Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

JAKARTA I Wakil Presiden RI ke-12 Jusuf Kalla angkat bicara terkait wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Dia mengatakan, salah satu kegunaan amandemen UUD 1945 dulu adalah agar tidak terjadi suatu sistem pemerintahan yang otoriter di Indonesia.

“Dan hampir semua negara yang ingin demokratif menjabatnya dua kali, hampir semuanya,” kata Jusuf Kalla atau yang biasa disapa JK di Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Mantan ketua umum partai Golkar itu mengatakan, Indonesia telah memiliki sejarah pemerintahan otoritarian saat di zaman presiden Soeharto dulu. Kendati, dia melanjutkan, tidak semua sistem pemerintahan otoriter berjalan dengan buruk seperti misalnya di Singapura yang berjalan degan baik.

Namun, dia menggkritik jika ada penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Dia mengatakan, Undang-Undang Dasar Indonesia kini telah mengikuti serta menjalani marwah Demokrasi baik. Jokowi, sambung dia, juga tidak senang dengan gagasa  penambahan masa jabatan apalgi jika kepala negara kembali dipilih oleh MPR.

Wacana perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode ditolak secara tegas oleh Jokowi. Menurut Jokowi, wacana tersebut dimunculkan karena ada pihak yang ingin menjerumuskannya.

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) merupakan fraksi di DPR yang mengusulkan perihal wacana perubahan masa jabatan presiden tersebut. Nasdem merupakan salah satu partai yang masuk dalam koalisi partai yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi.

“Ya iya Nasdem merupakan koalisi, tapi kan tidak semuanya (partai koalisi mendukung penambahan masa jabatan presiden). Mungkin juga ingin mengetes saja,” kata JK lagi.

Seperti diketahui, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengatakan bahwa partainya siap mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurut dia, jika memang lama masa jabatan presiden tiga periode relevan dengan masa saat ini kenapa tidak didukung.

“Kalau memang kebutuhannya ke arah situ (lama masa jabatan tiga periode), mengapa enggak? Kalau memang suasana tuntutan pada waktu itu memang yang terbaik, pasti didukung, tapi ini kan belum,” ujar Surya Paloh. (*)

Sumber: republika.co.id

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *