oleh

Sekretariat DPRD Babel Akan Terapkan Pergub No 18 Tahun 2019

PANGKALPINANG | Setelah Dinas Kominfo dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memberlakukan Pergub No 18 Tahun 2019 tentang penyebaran informasi penyelenggaran pemerintah di lingkungan Pemprov Babel pihaknya sudah berkerjasama dengan Dewan Pers.

Kini giliran Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga akan menerapkan Pergub No 18 Tahun 2019 sebagai acuan dalam kerja sama publikasi.

Pergub tersebut akan diterapkan oleh Setwan Babel mulai pada Januari tahun 2020 mendatang. Dimana pada poin dari Pergub itu sendiri yakni media terverifikasi Dewan Pers, Penanggungjawab Media atau
Penanggungjawab redaksi harus telah memiliki kompetensi wartawan utama dan wartawan minimal UKW muda.

Kasubag Humas Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Babel Zulkifli, SPd SH mengatakan, Pergub No 18 Tahun 2019 sifatnya mengikat. Untuk itu pihaknya akan menerapkan Pergub ini di lingkungan Sekretariat DPRD Babel.

” Tentunya kita mendukung dan Januari 2020 Pergub yang telah diterbitkan bulan April itu akan kita terapkan di lingkungan Sekretariat karena Pergub itu sifatnya mengikat sehingga menjadi acuan ,” kata Zulkipli saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon, Senin ( 25/11/2019).

Untuk saat ini, sambung Zulkifli, pihak akan mempelajari dan membahas dengan pihak terkait guna menerapkan Pergub ini.

” Akan kita pelajari dan bahas dengan pihak terkait agar kerja sama publikasi dapat sesuai dengan Pergub yang sudah diterbitkan,” ungkap Zulkifli.

Sementara itu, Romli Muktar salah wartawan di Bangka yang sudah bersertifikat UKW dan medianya terverifikasi Dewan Pers menyambut baik terbitnya Pergub No 18 Tahun 2019.

” Tentunya saya menyambut baik atas terbitnya Pergub itu. Artinya tidak sia-sia saya memiliki sertifikat UKW dan media yang terverifikasi Dewan Pers,” ujar Romli.

Romli berharap agar rekan-rekan seprofesinya juga bisa menerapkan apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah daerah dalam hal ini Pergub.

“Intinya kita ingin sama-sama maju dan diakui oleh pemerintah. Kalau itu baik untuk kita (jurnalis) apa salahnya kita ikuti aturan tersebut. Apalagi kerjasama di tiap-tiap Pemkab, Pemkot, Provinsi dan DPRD juga untuk penghidupan atau penghasilan perusahaan pers kita sendiri, ” imbuhnya. (doni)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *