oleh

Walikota Selaraskan Pembangunan Linggau Lewat Musrenbangnas

Lubuklinggau | Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Shangri-La Hotel di Jakarta, Kamis (9/5/2019). Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Acara yang berlangsung hingga 14 Mei ini bertujuan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. RKP yang disusun mengangkat tema Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas.

Turut hadir beberapa pimpinan lembaga negara diantaranya Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang. Hadir pula para menteri Kabinet Kerja, gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia.

Dalam Musrenbangnas tersebut, diluncurkan pula Visi Indonesia 2045. Presiden Joko Widodo meminta daerah menghubungkan infrastruktur utama dengan titik produksi.

Infrastruktur utama yang dimaksud seperti jalan besar, bandara, dan pelabuhan harus dihubungkan dengan titik produksi daerah. Hal itu untuk mencapai pemerataan infrastruktur di Indonesia.

“Sambungkan dengan kawasan industri, wisata, dengan sentra industri kecil, dengan pusat produksi baik pertanian atau perkebunan,” ujar Jokowi. Menurutnya pula, pemerintah pusat telah membuat infrastruktur yang besar.

Sementara tugas pemerintah daerah untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur skala menengah dan kecil. “Tanpa itu, tidak ada daerah yang bisa menikmati pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Lubuklinggau sendiri, masuk dalam masterplan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dengan usulan Walikota Lubuklinggau untuk memindahkan pintu exit tol dari Tanjung Sanai di Provinsi Bengkulu ke Kelurahan Jukung Kota Lubuklinggau. Bahkan ini sudah disetujui Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu saat kunjungan ke Lubuklinggau.

Menurut Walikota, PT Hutama Karya yang bertanggung jawab atas pembangunan tol Trans Sumatera secara langsung datang ke Kota Lubuklinggau untuk berkoordinasi sebelum melakukan survei ke lapangan.

” BUMN ini juga mengajak serta konsultan yang menangani pembangunan tol, yakni PT Wiratma,” ujarnya, dimana pembahasan telah berlangsung di Lubuklinggau pada 12 Mei lalu.

Dalam rapat koordinasi yang digelar antara Pemkot Lubuklinggau, PT Hutama Karya, dan PT Wiratma, disampaikan usulan untuk pengubahan trase tol sekaligus memindahkan rencana pembangunan simpang susun ke Kota Lubuklinggau.

Usulan tersebut disambut baik konsultan PT Wiratma, Wiwin, yang menyebut hal tersebut masih bisa diajukan ke Kementerian PUPR. Namun, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Pemkot Lubuklinggau agar pemindahan simpang susun tersebut dapat disetujui.

Menurutnya, arahan Kementerian PUPR agar trase yang dibuat dapat sependek mungkin. Hingga trase awal yang disepakati Kementerian PUPR, jalan tol dari Muara Enim hingga Bengkulu sepanjang 209 km.

“Kalau dari usulan baru (dari Pemkot Lubuklinggau) ada penambahan sedikit kilometer. Akan kita upayakan cari alternatif terbaik agar jalan tetap terpendek, tetapi usulan baru ini dapat direalisasikan,” jelasnya.

Untuk trase Muara Enim hingga ke Lubuklinggau dimulai dari simpang susun Muara Enim, stasioning (STA) Merapi di Lahat, STA Musi Rawas, dan berakhir di Lubuklinggau. Sedangkan, untuk panjang jalan dari Muara Enim-Lubuklinggau sepanjang 112,975 km dan Lubuklinggau-Bengkulu sepanjang 96,656 km. Di Lubuklinggau, jalan tol tersebut akan melintasi tiga kecamatan, yakni Selatan I, Barat I, dan Timur II.

Serta, dapat mengusahakan pemindahan simpang susun ke Kota Lubuklinggau di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Apalagi dengan rencana Pemkot Lubuklinggau yang akan menjadikan daerah tersebut menjadi kawasan industri.(Adv)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *