oleh

Diskominfo Linggau Gelar Sosialisasi Pembentukan PPID

LUBUKLINGGAU I Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Lubuklinggau menggelar sosialisasi pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Op.Room Moneng Sepati yang berada di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau, Kamis (8/6).

Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe mengungkapkan, informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi partisipasi atau pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, guna ketahanan nasional.

“Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik,” ungkapnya.

Pemberlakuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

“UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik. Sementara, setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana,” jelasnya.

UU KIP juga, mengamanatkan seluruh Kabupaten/Kota untuk menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam pemberian informasi publik.

“Dengan adanya PPID, diharapkan implementasi Undang-Undang keterbukaan informasi publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi,” jelasnya.

Ia menghimbau, seluruh OPD nantinya diharapkan melakukan koordinasi dengan Diskominfo untuk menetapkan daftar informasi publik, serta teknis lain yang diperlukan. Diketahui, ada dua narasumber yang dihadirkan pada sosialisasi pembentukan PPID tersebut, yakni Handayani Ningrum yang merupakan Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memaparkan materi Permendagri nomor 3 tahun 2017 (Pembentukan PPID, regulasi, kebijakan umum, struktur organisasi dan SDM), lalu, Kepala Bagian Pelayanan Informasi Kementerian Kominfo, Soekartono dengan materi UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Sistem Informasi Dokumentasi/penyusunan DIP, transaksi informasi, tata kelola dan laporan).

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Lubuklinggau, Erwin Armeidi didampingi Kabid Data dan Informasi sekaligus calon PPID Utama, Febrio Fadillah mengaku, informasi yang dikecualikan berdasarkan UU No.14 tahun 2008 pasal 17, yakni misalkan informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

“Apalagi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, termasuk dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri,” jelasnya.

Sementara, berkenaan dengan hal yang dapat mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, dapat mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan, juga merupakan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU.

“Setelah dibentuk kembali dan diberikan SK, maka akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi Pemerintah, terutama bagi sistem pelayanan masyarakat, seperti misalnya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Disdik),” ungkapnya. (Mulyadi)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *