oleh

BKD OKI Minta PNS Alumni SMA untuk Tidak Panik

pnsTerkait Isu Pemangkasan 1juta PNS oleh Kemenpan-RB

KAYUAGUNG I Terkait rencana pemangkasan 1 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar di jabatan fungsional umum dengan pendidikan SMA yang akan dirumahkan atau di PHK oleh Kementerian Pendayagu‎naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) beberapa waktu lalu membuat beberapa PNS lulusan SMA di Kabupaten OKI Khawatir kalau kebijakan itu benar-benar terjadi.

Untuk itu, pemerintah Kabupaten OKI melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) meminta para PNS khususnya yang lulusan SMA untuk tidak panik mendengar isu tersebut. “Memang ada wacana dari pemerintah pusat untuk melakukan pemangkasan, tapi itu baru sebatas wacana dan hingga saat ini kita belum menerima surat ataupun himbauan dari pemerintah pusat terkait permasalahan tersebut,” kata Sekretaris BKD OKI, Ibnu Hajar Jumat (11/3/2016).

Menurut Hajar, saat ini di Kabupaten OKI ada sekitar 9896 PNS dan 15 persennya alumni SMA. “ Untuk angka pastinya kita belum melakukan pendataan tapi khusus untuk guru setidaknya ada 1435 yang berijazahkan SMA itu berdasarkan data SAPK Online,”terang hajar.

Katanya, kalau memang benar kebijakan itu terjadi pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkannya ke pemerintah pusat. “ Kalau memang itu terjadi kita akan berusaha membantu minimal mereka yang dirumahkan mendapatkan pesangon sesuai dengan hak mereka tapi kita berharap itu tidak terjadi,”jelasnya.

Terkait rencana pemangkasan PNS ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi telah meminta seluruh sekretaris daerah (sekda) melakukan audit organisasi di instansi daerahnya masing-masing.

Dalam waktu dekat, Kementerian PAN dan RB akan mengeluarkan aturan teknis untuk memetakan SDM di daerah, baik dari sisi jumlah maupun jabatan untuk mengetahui kebutuhan SDM yang diperlukan.

“Dengan rasionalisasi ini, jumlah pegawai diperkirakan akan berkurang sampai sekitar satu juta orang sampai tahun 2019,” kata Yuddy seperti dikutip dari situs resmi menpan.go.id.

Dikatakan, tujuan rasionalisasi, antara lain untuk menekan jumlah pegawai, memberikan ruang untuk merekrut SDM yang lebih berkualitas dan kompetitif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rasionalisasi juga harus diimbangi dengan teknologi. Misalnya, penggunaan sistem teknologi informasi yang akan membuat tata kelola pemerintahan menjadi efektif dan efisien, juga memangkas birokrasi yang tidak efisien.

Terkait dengan belanja pegawai, per Desember 2015, tercatat dari 244 kabupaten/kota memiliki belanja pegawai di atas 50 persen. Bahkan di sejumlah daerah, belanja pegawai bisa mencapai 70 persen dari APBD.

Menurut Yuddy, daerah tersebut masuk dalam kategori tidak aman karena akan mengalami kesulitan dalam mendanai kebutuhan pembangunan. “Pasti untuk mengangkut sampah saja tidak mampu, pasti karut-marut kotanya,” katanya. (Romi Maradona)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *