oleh

Kontroversi Tapera dan Program Sejuta Rumah

Ilustrasi tabungan perumahan rakyat yang disetorkan oleh pekerja dan pemberi kerja. (CNN Indonesia/Laudy Gracivia).
Ilustrasi tabungan perumahan rakyat yang disetorkan oleh pekerja dan pemberi kerja. (CNN Indonesia/Laudy Gracivia).

JAKARTA I Pemerintahan Jokowi meluncurkan program satu juta rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah sejak Mei 2015.

Siapa sangka rencana mulia mengurangi jumlah kekurangan tempat tinggal sekitar 13,5 juta rumah melalui program tersebut, justru menimbulkan polemik.

Terutama setelah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 23 Februari lalu.

Aturan baru itu mengharuskan pengusaha dan pekerja membayar iuran dengan persentase tertentu dari penghasilan yang diterimanya setiap bulan.

Bagi pengusaha kewajiban membayar iuran jelas menimbulkan beban tambahan bagi kas perusahaan. Pasalnya pengusaha telah diwajibkan membayar BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan besaran 10,24 – 11,74 persen dari penghasilan bulanan setiap karyawannya.

Sementara prinsip keadilan juga mengusik para pekerja yang menjadi peserta iuran Tapera. Sebab meskipun gaji bulanan mereka dipotong untuk membayar iuran wajib namun tidak semua pekerja berhak memanfaatkan uang yang akan dikumpulkan oleh Badan Pengelola Tapera. Pasalnya, pemerintah telah membatasi pemanfaatan dana tersebut, khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Apa jawaban pemerintah atas keberatan pengusaha dan pekerja tersebut?

Bagaimana masyarakat dapat memeriksa akuntabilitas pengelolaan dana Tapera?

Lantas apakah tepat bagi pemerintah menerapkan Undang-Undang Tapera saat ekonomi sedang lesu?

CNNIndonesia.com akan membahas kontroversi Undang-Undang Tapera pada Selasa, 8 Maret 2016 pukul 13.00-14.00 WIB secara live streaming dengan menghadirkan pembicara:

  • Direktur Jenderal Pembiayaan Rumah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maurin Sitorus.
  • Ketua Bidang Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia Timoer Soetanto, dan
  • Ketua Asosiasi Pengembang Real Estate Indonesia Eddy Hussy. (CNN)
loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *