oleh

Masyarakat Palembang Wajib Bayar Retribusi Kuburan Pertiga Tahun

PALEMBANG I  Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman (DPJPP) Kota Palembang belum dapat menerapkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2015 tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat karena masih menunggu surat keputusan (SK) Walikota Palembang.

“Perda ini belum dapat diberlakukan karena masih menunggu SK dari Walikota, jika Perda ini diterapkan maka masyarakat akan dikenakan retribusi baik pemakaman umum maupun khusus, retribusi dibayar 3 tahun sekali,”kata Kepala DPJPP Rubinsi melalui  Kabid Pemakaman Asmuandi Murod, Kamis (4/3).

Asmuandi mengklaim, dengan adanya retribusi tentu akan memberikan kontribusi bagi  pendapatan asli daerah (PAD), pada tahun 2015 pihaknya menargetkan Rp 105 juta pertahun namun  over, karena  mencapai Rp 120 jutaan.

“Pemakaman khusus dengan fasilitas yang sudah, mulai dari pemeliharaan, pelekat rumput dan lainnya atau biaya sewa  dikenakan  Rp 3,2 juta pertiga tahun sekali, sedangkan pemakam umum Rp 100 ribu rupiah, tidak berat lah karena itu sudah diatur dalam Perda, namun belum diberlakukan karena masih menunggu SK Walikota Palembang,”ujar dia.

Overnya kapasitas pemakaman yang ada di Palembang membuat banyak kuburan yang tumpang tindih. Seperti yang terjadi di pemakaman Kamboja dan Kadang kawat yang paling dominan tumpang tindih Padahal masih banyak lahan yang kosong untuk dijadikan pemakaman.

“Memang kapasitas pemakaman sudah over dibeberapa pemakaman, agar tidak terjadi tumpang tindih kami akan menyiapkan lahan, dan bagi pemakaman yang over hanya dilakukan perawatan tidak ada lagi kuburan baru,”ujar dia.

Dilanjutkan Asmuandi, pihaknya terus berencana membuka lahan baru untuk pemakaman seperti di kelurahan keramas yang memilki lahan seluas 4 hektar, kemudian di Kelurahan Sako seluas 7 hektar, termasuk juga di Sebrang Ulu dan kebun Bungga Palembang.

“Mudah-mudahan lahan ini segera dapat digunakan, sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat yang akan mengunakan sebagai pemakaman, dan persoalan tumpang tindih ini sudah sangat lama untuk menuntaskan ini kami akan membuka lahan baru,”kata Asmuandi.

Ia berharap dengan sosialiasi Perda ini masyarakat dapat memahami dan menjalankan apa yang ada dalam perda, salah satu manfaatnya tidak ada lagi tumpang tindih kuburan, dan masyarakat dapat memaklumi retribusi yang telah ditetapkan pemerintah.

Ditambahkan Asmaundi pihaknya akan membuka TPU baru salah satunya yang ada di Kecamatan Gandus, dengan adanya TPU baru maka tidak akan ada lagi tumpang tindih, dan pihaknya berupaya melakukan pemerataan dengan membuka TPU baru. (Supardi)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *