oleh

Plt Bupati Empat Lawang Pertanyakan Penundaan Anggaran Finger Print dan TPP

EMPAT LAWANG I Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Empat Lawang, Sumatera Selatan, H Syahril Hanafiah mempertanyakan alasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Empat Lawang menunda anggaran Finger Print dan menunda anggaran Tunjangan Profesi Pegawai (TPP). Padahal, menurut Syahril anggaran tersebut sudah ada.

“Saya tidak mengerti itu kenapa ditunda, hebatnya lagi anggaran tetap ada disana, kenapa tidak direalisasikan. Saya tidak mengerti apa alasan penundaan itu. Kecuali anggaran itu dipindahkan ke anggaran lain yang memang mendesak. Ini anggarannya ada, dipindahkan tidak juga,” kata Syahril ke pada awak media,  belum lama ini

Dijelaskannya, untuk anggaran Finger Print memang di RKUA tidak masuk. Tapi dalam penganggaran TPP sudah dimasukkan di Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). “Memang bahasannya bukan TPP, tapi tunjangan dan gaji. Sudah diserahkan ke DPRD, kenapa tidak dibahas, ” sebutnya

Syahril berujar, tunjangan untuk pegawai sangatlah penting dalam menunjang peningkatan kinerja pegawai. “Di Indonesia yang tanpa tunjungan hanya di Empat Lawang. Mungkin Inilah salah satu penyebab pegawai nak pindah galo, inilah penyebabnyo,” tandasnya

Dalam penentuan TPP juga bukanlah sembarangan. Syahril membeberkan, bahwa sudah masuk dalam Raperda dan sudah dibawa Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Empat Lawang dan perwakilan DPRD ke Provinsi menemui Biro Hukum, DPKAD Sumsel dan Biro-biro yang berkompeten dalam permasalahan TAPD ini. Setelah dikemukakan dan dipelajari, keputusannya boleh dilakukan.

“Nah ini heran, dan timbul tanda tanya besar, kenapa ditunda, kecuali anggarannya tidak ada, atau ada yang lebih mendesak, itu baru boleh ditunda,” tegasnya lagi.

Syahril menyayangkan sikap DPRD tersebut. Anggaran untuk TPP itu sudah ada. Kalau pun memang harus ditunda, harus dilampirkan alasan yang tepat. Atau memang dialihkan ke pos yang lain yang memang membutuhkan dan mendesak. “Ini baru boleh, Saya saja tidak tahu apa alasan penundaan itu, saya terkejut waktu keluar pernyataan itu,” kata dia.

Lebih lanjut, Syahril mengatakan, yang jelas pihaknya sudah berusaha keras untuk mensejahterakan pegawai. Pihaknya akan tetap perjaungkan agar TPP tetap ada. “Saya imbau pegawai tetap kondusif, yakinlah tunjangan itu akan diberikan. Kalau di APBDP pasti ada, tapi saya maunya bukan diperubahan, sebab anggaran itu sudah ada,” tutur dia.

Masih kata Syahril, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan DPRD mencari jalan keluarnya. “Saya akan tetap perjuangan, walaupun tunda, yang penting nanti TPP tetap akan masuk,” pungkasnya

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang, H David Hadrianto SH menuturkan, Rancangan APBD yang telah dibahas dalam RKUA dan PPAS bersama TAPD beberapa bulan lalu, menunda anggaran Finger Print dan menunda anggaran Tunjangan Profesi Pegawai (TPP).‎

“Setahu Saya, yang harus saya tandatangani adalah anggaran yang sudah dibahas sebelumnya,” kata David.

Ditambahkannya, Dirinya sebagai Ketua DPRD ataupun Lembaga Legislatif belum pernah diajak untuk membahas anggaran dimaksud. “Saya secara lembaga tidak pernah diajak untuk membahas anggaran tersebut, hanya oknum anggota dewan saja yang diajak,” katanya.

Ia menegaskan, Anggaran TPP dan Finger Print hanya ditunda penganggarannya. “Hanya ditunda, kalau ingin dianggarkan ya kita bahas lagi di bulan Mei 2016 mendatang,” tukasnya. (Ridi)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *