oleh

Ini Komentar Pejabat Pemkot Terkait Rapat Pelengseran Sekda Kota Palembang

PALEMBANGI Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang datang ke Pemprov Sumsel mengaku dijebak, karena dalam agendanya para pejabat ini membahas Palembang sebagai tuan rumah Asian Games 2018 dan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), namun dalam pertemuan tersebut justru membahas diduga  untuk melengserkan kursi Sekretaris daerah (Sekda) Ucok Hidayat dari jabatannya.

“Saya tidak tahu kalau yang dibahas soal itu (minta Sekda dilengserkan-red), kami diinformasikan diajak ke Pemprov karena dipanggil Gubernur soal Asian Games,”kata salah satu pejabat pemkot yang engan disebutkan identitasnya.

Menurut dia, setelah diklarifikasi ke sejumlah pejabat yang datang, banyak yang mengaku datang dengan berbagai alasan. “Macam-macam, ada yang disuruh datang ke Pemprov karena rapat Asian
Games, ada yang diminta karena rapat soal rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan persoalan Palembang lainnya,”katanya.

Demikian dikatakan sumber lain yang takut dipecat jika tidak datang, dirinya diinstruksikan sejumlah pejabat, atas suruhan seseorang diduga yang ingin memecah belah, dengan alasan lain. “Ada beberapa pejabat yang nyuruh, tidak satu orang ada yang bilang rapat Asian Games, nggak taunya membahas soal tadi,”ujarnya.

Walikota Palembang, H Harnojoyo ketika dikonfirmasi Radar Palembang enggan memberikan komentar terhadap kisruh yang terjadi, dimana Pejabat Pemkot melaporkan Ucok Hidayat kepada Sekda Pemerintah Provinsi Sumsel Sulaiman Mukti. “No coment,”kata Harnojoyo singkat.

Sebelumnya, Asisten I bidang Pemerintah Pemerintah Kota (Pemko) Palembang Harobin Mastafa, membantah kunjungan ini untuk meruntuhkan jabatan Sekda. Namun untuk membahas persoalan yang ada di Kota Palembang.

“Kunjungan tersebut terkait meminta petunjuk permasalahan KASN yang menyangkut 108 pejabat dilingkungan Pemko Palembang,”kata Harobain.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI) Prof Amzulian Rifai, SH LLM, Ph.D sangat disayangkan, apabila penyelenggara negara mempertontonkan hal-hal yang membuat publik menduga-duga adanya ketidak harmonisan.

“Memang tidak harus ada izin bagi pejabat Pemerintah Kota Palembang untuk berkunjung ke Pemprov, hanya saja dikhawatirkan kondisi ini dapat mempengaruhi kinerja para pejabat,” katanya.

Dia menjelaskan, Walikota harus dapat menjernihkan kondisi ini supaya tidak terus melebar. Dimungkinkan kondisi ini muncul terkait dengan proses pengisian jabatan Wakil Walikota yang melibatkan banyak pihak dengan berbagai kepentingan.

“Apapun keadaan sesungguhnya semua harus dapat menunjukkan jiwa kenegarawanan dan ingat akan fungsi mereka sebagai pelayan publik,”tukasnya. (Supardi)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *