oleh

Partisipasi Pemilih di Ogan Ilir Tertinggi di Sumsel

Ilustrasi net
Ilustrasi net

INDERALAYA I Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) Ogan Ilir mengklaim tingkat partisipasi aktif masyarakat melakukan pencoblosan pemilihan kepala daerah 9 Desember lalu terbilang cukup tinggi dengan persentase capai 73,8%. Bahkan dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya yang menggelar pilkada serentak di Sumsel, Ogan Ilir meraih tingkat partisipasi aktif pemilih tertinggi di Sumsel.

“Raihan ini patut dibanggakan. Sebab masyarakat OI sudah mulai sadar dalam menentukan pilihannya mencari kepala daerah. Bahkan capaian partisipasi aktif pemilih di OI melampaui dari target ditetapkan nasional hanya 70%. Dari 6 kabupaten yang menggelar pilkada serentak, justru OI meraih persentase tertinggi partisipasi pemilih,”kata Ketua KPUD OI Annahrir melalui Komisioner KPUD Ogan Ilir Divisi Sosialisasi Amrah Muslimin dalam forum diskusi publik kajian perilaku pemilih Kabupaten OI di LPMP Inderalaya, Selasa (23/2/2016).

Menurut dia, tingginya partisipasi pemilih pada pilkada OI Desember 2015 lalu juga tidak terlepas dari gencarnya sosialisasi yang dilakukan tim pasangan calon ke masyarakat.

Disamping itu, kata dia, pihaknya juga mengklaim tingginya tingkat partisipasi pemilih disebabkan implementasi  sms broadcast yang dikirimkan ke pengguna kartu Telkomsel sebelum hak pilihnya digunakan pada 9 Desember tahun lalu.

“Sms broadcast juga dianggap ampuh mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam menggunakan hak pilihnya. Alhamdulillah penggunaan sms broadcast mampu mendongkrak partisipasi aktif pemilih di OI,”tutur Amrah.

Kendati demikian, lanjut dia, saat tahapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati OI, ada beberapa persoalan yang perlu dicarikan solusi terkait permasalahan saat tahapan pencalonan, proses verifikasi, dan pemahaman penyelenggara tingkat PPK hingga KPPS yang dinilai masih sangat rendah.

Terkait pemuhtahiran data dari tahun 2005, khusus DPT menjadi amunisi bagi peserta pilkada yang kalah untuk dijadikan sebagai bahan melaporkan penyelenggara pemilu. Bahkan dengan DPT peserta kalah menuding penyelenggara pemilu tidak bekerja maksimal.

“Ke depan kami akan berupaya maksimal untuk meningkatkan kualitas SDM dari para penyelenggara baik di tingkat kecamatan hingga desa maupun usulan pembenahan anggaran biaya untuk bimbingan teknis rutin yang dinilai masih sangat terbatas. Padahal dana tersebut sangat penting bagi peningkatan kualitas SDM penyelenggara pemilu,”jelasnya.

Sementara itu, anggota DPRD OI Fraksi PPP, Porsaid menambahkan permasalahan DPT merupakan muara dari datangnya permasalahan ke depannya atas semua proses tahapan pemilu yang dijalankan dan diupayakan dpat dicarikan solusi kongkret atas permasalahan itu.

“Masalah DPT merupakan titik awal yang sangat riskan. Makanya diharap perlahan permasalahan DPT ini segera dibenahi. Tentunya dengan melibatkan instansi terkait yakni Dukcapil selaku pemegang DPT awal,”tuturnya. (ST)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *