oleh

BKPM Berharap Relaksasi Ekspor Mineral Tak Masuk UU

Smelter nikel di dekat Sorowako, Sulawesi. (REUTERS/Yusuf Ahmad)
Smelter nikel di dekat Sorowako, Sulawesi. (REUTERS/Yusuf Ahmad)

JAKARTA I Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berharap wacana relaksasi ekspor bijih mineral mentah tidak dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang (UU) no. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara agar investasi hilirisasi pertambangan (smelter) tidak ikut terhenti.

Deputi bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis mengatakan hilirisasi pertambangan sangat diperlukan karena bisa menyerap tenaga kerja dan menciptakan nilai tambah bagi bahan tambang Indonesia. Menurutnya, akan lebih baik jika revisi peraturan tersebut berisikan kemudahan dalam melakukan investasi smelter di dalam negeri, seperti insentif khusus.

“Hilirisasi ini untuk nilai tambah, karena semakin maju suatu negara maka tidak akan mengekspor raw material. Kita lihat saja nanti di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) prosesnya seperti apa,” jelas Azhar di Jakarta, Senin (22/2).

Ia menuturkan, kewajiban melakukan hilirisasi di dalam negeri sudah memiliki dampak yang baik. Ia mencontohkan beberapa proyek smelter dalam negeri seperti bauksit dan feronikel yang belum pernah dilirik investor sebelum peraturan tersebut terbit.

Menurut data BKPM, minat investasi di bidang hilirisasi smelter pada bulan Januari tahun ini terbilang meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Tercatat, minat investasi smelter pada periode itu tercatat sebesar Rp59,22 triliun atau meningkat 12,7 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4,6 triliun.

“Justru selama ini yang awalnya kita tidak punya malah jadi punya, misalnya di Sulawesi sudah banyak. Di Kalimantan sudah ada pengolahan bauksit jadi alumina. Memang sejauh ini minat investasi di bidang smelter semakin meningkat,” terangnya.

Kendati demikian, ia tak bisa meramal ihwal kondisi investasi smelter jika wacana ini jadi terealisasi. “Ini harus kami lihat dulu, kami tak bisa berandai-andai tapi memang Indonesia harus mempertahankan hilirisasi itu,” tambahnya.

Sebagai informasi, peraturan terkait hilirisasi tambang tercantum di dalam Pasal 103 Undang-Undang (UU) no. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di dalam beleid itu, disebutkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus (IUPK) wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan dalam negeri.

Sementara itu, tata cara pembangunan smelter tercantum di dalam Peraturan Menteri Energi san Sumber Daya Mineral (ESDM) no. 1 tahun 2015 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.

Data BKPM menunjukkan adanya realisasi investasi logam dasar, barang logam, mesin dan alat elektronik sebesar Rp 46,59 triliun sepanjang tahun lalu. Angka tersebut mengambil porsi 8,54 persen dari realisasi investasi 2015 sebesar Rp 545,4 triliun.

Hilirisasi Butuh Biaya Jumbo

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan kewajiban melakukan hilirisasi pertambangan dalam megeri melalui UU lama merupakan langkah yang baik. Namun menurutnya, saat ini kemudahan hilirisasi merupakan hal yang harus dibenahi karena tak semua pengusahaan tambang mampu membangun smelter.

Menurutnya, rata-rata biaya pembangunan smelter di Indonesia sebesar US$1 miliar hingga US$1,5 miliar. Dengan kondisi seperti demikian, ia tak yakin pengusaha tambang kecil mampu membangun industri pengolahan mineral pertambangan.

“UU itu agak berlebih-lebihan karena mewajibkan semua penambang untuk bangun smelter, padahal biaya pembangunan smelter lumayan mahal. Pasti ada yang tidak memenuhi economic of skill production. Hitungan kami dari penambang besar di Indonesia, paling hanya tujuh perusahaan saja yang mampu bangun smelter,” jelas Rizal ditemui di lokasi yang sama.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengatakan relaksasi ekspor untuk semua jenis bijih dan produk mineral dimungkinkan apabila pembahasan mengenai revisi UU Minerba disetujui oleh pemerintah dan jajaran Komisi VII DPR RI. Ia mengatakan, selama ini banyak pengusaha yang kesulitan membangun smelter, sehingga ada kebutuhan untuk mengkaji ulang UI tersebut.

“Banyak smelter tidak selesai, pengusaha alami kesulitan. Kita lihat nanti, nikel, tembaga, emas dan sebagainya. Kalau DPR, publik bicara kita harus mendengar. Sekali lagi pemerintah fasilitasi supaya industri bergerak dan mendukung kemajuan ekonomi,” ujar Sudirman di Jakarta, Jumat pekan lalu. (CNN)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *