oleh

Sengketa Tanah di Ogan ilir Masih Tinggi

Ilustrasi
Ilustrasi

INDERALAYA I Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ogan Ilir, provinsi Sumatera Selatan mencatat permasalahan sengketa tanah di Ogan Ilir (OI) terbilang cukup tinggi. Ini terbukti dari makin banyaknya permohonan penyelesaian sengketa lahan yang masuk ke BPN OI.

“Sengketa lahan ini sudah ada sejak pemekaran OKI ke OI terjadi. Bahkan sampai sekarang terus bermunculan sengketa lahan di OI ini. Kalau untuk jumlahnya saya kurang tahu,”kata Kepala BPN OI, Jakun Edi kemarin.

Menurut dia, sebenarnya permasalahan sengketa lahan ini bermuara di kepala desa masing-masing. Diduga kuat banyak oknum kades yang bermain dengan membuat surat pengakuan. Padahal tanah tersebut sudah milik orang lain.

Disamping itu pula, kata dia, indikator lain yang menyebabkan tingginya sengketa lahan di OI ini yakni rendahnya tingkat  kesadaran masyarakat. Ironisnya masyarakat dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan lahan yang bukan miliknya.

“Kami tidak bisa bertindak sendiri-sendiri. Sebab harus melibatkan lintas sektor untuk menarik benang kusut atas permasalahan sengketa tanah ini. Kecuali ada oknum di BPN yang bermain menghilangkan peta dan lainnya,”terangnya.

Untuk itu, ke depan pihaknya berencana akan mengusulkan penyelesaian masalah sengketa lahan ini ke bupati dengan maksud agar permasalahan lahan ini dapat diarahkan ke tata pemerintahan (tapem).

Dia melanjutkan melalui pintu tapem, maka tiap permohonan penerbitan sertifikat dari kades tidak akan tumpang tindih. Bahkan data masalah tanah dapat terakumulasi di satu pintu.

“Ya, kalau bisa jangan kades langsung ke BPN. Melalui tapem diharap dapat meminimalisir sengketa lahan yang terjadi. Ya harus melibatkan lintas sektor. Kami ini hanya melegalkan saja dan pemda harus ikut campur untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah ini,”tuturnya.

Soal pembebasan kawasan hutan di Pulau Kabal dan Desa Bakung, sampai saat ini, pihaknya masih melakukan proses. Tercatat dari 1000 persil, ada sekitar 298persil di Desa Bakung bermasalah.

“Harusnya lahan itu di status quo kan. Karena terjadi sengketa lahan. Saat ini pengecekan siapa yang beli tanah 298 persil itu. Kami harap permasalahan sengketa ini dapat selesai sehingga investor berani masuk ke OI,”jelasnya.(ST)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *