oleh

Hapus Candu Impor Minyak, Jokowi Perlu Induk BUMN Energi

Kegiatan pengeboran di sektor hulu PT Pertamina (Persero). (Dok. Pertamina)
Kegiatan pengeboran di sektor hulu PT Pertamina (Persero). (Dok. Pertamina)

JAKARTA I Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) diminta dapat mempercepat rencana penggabungan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor energi untuk membantu negara mewujudkan ketahanan energi nasional. Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang terus meningkat dibarengi dengan jumlah produksi yang stagnan, membuat Indonesia memerlukan BUMN khusus yang akan ditugaskan mengatasi hal tersebut.

Berly Martawardaya, Pakar Ekonomi Energi dari Universitas Indonesia menilai tahun ini adalah momentum yang tepat untuk mengimplementasikan induk usaha BUMN di sektor energi. Pasalnya, peta politik nasional sudah terkonsolidasi dan tidak ada pemilihan kepala daerah sehingga pemerintah bisa fokus.

“Indonesia hanya punya waktu 15-18 tahun sampai cadangan minyak habis. Bila tidak mempercepat transisi ke gas dan energi baru terbarukan, Indonesia hanya akan bergantung pada impor minyak,” jelasnya, kemarin.

Pembentukan holding BUMN energi, tambah Berly, dapat meningkatkan daya saing dan memberi kontribusi nilai tambah positif terhadap kelompok usaha. Hal ini juga dialami oleh BUMN semen yang membentuk holding dengan menggabungkan tiga BUMN, yaitu PT Semen Tonasa, PT Semen Padang, dan PT Semen Gresik Tbk (SMGR) dalam strategic holding di bawah bendera PT Semen Indonesia Tbk.

“Kita bisa lihat setelah holding semen dibentuk, Indonesia bisa ekspansi ke Vietnam,” katanya.

Tanggung Jawab

Komaidi Notonegoro, Deputi Direktur ReforMiner Institute menilai positif jika induk usaha BUMN energi dapat diwujudkan. Hal ini dinilai akan makin jelas siapa yang harus bertanggungjawab untuk membantu negara mewujudkan ketahanan energi nasional.

Kementerian BUMN sebelumnya telah menyerahkan peta jala (roadmap) BUMN 2015-2019 yang memuat 15 sektor kepada Jokowi. Ke-15 sektor roadmap tersebut yaitu ketahanan energi, logistik dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, ketahanan pangan dan perkebunan, pelayanan kesehatan, ekonomi maritim, konektivitas, konstruksi dan infrastruktur.

Selanjutnya pertambangan, manufaktur, pertahanan strategis, industri berat dan perkapalan, telekomunikasi dan digital, jasa keuangan dan perbankan, serta ekonomi kerakyatan.

Roadmap BUMN ini disesuaikan dan sejalan dengan Program Nawa Cita pemerintah, yang mengedepankan sinergi dan hilirasi untuk menjadikan BUMN sebagai agen perubahan selain menciptakan nilai tambah korporasi.

Menteri BUMN Rini Soemarno sebelumnya menyatakan penggabungan BUMN pada sektor yang sama ini diharapkan akan memicu kinerja perusahaan pelat merah dan membuatnya lebih kuat untuk agar bisa bersaing dengan perusahaan lain.

“Sehingga umpamanya di sektor perkebunan ada, di sektor energi, disektor perhotelan mungkin begitu,” ujar dia.(CNN)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *