oleh

BKPM-Kemensos akan Bina PSK dan Korban Perdagangan Manusia

Ilustrasi prostitusi. BKPM akan bekerjasama dengan Kementerian Sosial untuk memberikan pelatihan tenaga kerja khusus kepada korban perdagangan manusia (human trafficking), TKI bermasalah, serta PSK. ( Ian Waldie/Getty Images)
Ilustrasi prostitusi. BKPM akan bekerjasama dengan Kementerian Sosial untuk memberikan pelatihan tenaga kerja khusus kepada korban perdagangan manusia (human trafficking), TKI bermasalah, serta PSK. ( Ian Waldie/Getty Images)

JAKARTA I Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan bekerjasama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memberikan pelatihan tenaga kerja. Pelatihan akan diberikan khusus kepada korban perdagangan manusia (human trafficking), Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah, serta Pekerja Seks Komersial (PSK).

Kepala BKPM, Franky Sibarani menuturkan para peserta pelatihan nantinya akan disalurkan sebagai tenaga kerja industri padat karya yang saat ini tengah membutuhkan sumber daya manusia (SDM) terampil.

Menurut Franky, industri padat karya yang saat ini paling membutuhkan tenaga kerja terampil adalah industri tekstil dan persepatuan.

Dia menjelaskan, Kemensos sebelumnya telah melakukan pembinaan bagi korban human trafficking dan TKI bermasalah. Untuk itu, lanjutnya, BKPM hanya akan memperkuat pembinaan yang sudah dijalankan saja.

“Untuk mengatasi problem sosial ini, kami akan bersinergi dengan Kemensos. Tentunya penyaluran yang dilakukan harus disesuaikan dengan kompetensi tenaga kerja serta kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan,” jelas Franky melalui siaran pers dikutip Minggu, (14/2).

Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini banyak perusahaan yang tengah kesulitan mendapatkan tenaga kerja. Namun di sisi lain, suplai tenaga kerja yang ada tidak memiliki kompetensi yang diperlukan. Maka dari itu, kerjasama ini juga bermaksud untuk membantu masyarakat memiliki pekerjaan formal kembali selain memperkuat keterampilan yang dimiliki.

“Dengan bersinergi bersama Kemensos, BKPM berharap dapat memfasilitasi korban human trafficking tersebut untuk kembali masuk dalam tenaga kerja formal di industri padat karya,” tambahnya.

Franky menjelaskan, pembinaan ini juga selaras dengan program Investasi Menciptakan Lapangan Kerja yang diharapkan bisa menyerap 184.779 tenaga kerja dari tahun 2015 hingga 2019 yang tersebar di delapan provinsi seluruh Indonesia. Untuk tahun 2016, program ini diharapkan bisa menyerap tenaga kerja sebesar 65.970 orang, atau meningkat tiga kali lipat dibanding realisasi tahun 2015 sebesar 21.383 tenaga kerja.

“Pemerintah memiliki program investasi menciptakan lapangan pekerjaan yang bertujuan mengoptimalkan kemanfaatan masuknya investasi di Indonesia. Pada tahun kemarin, realisasinya hanya sebesar 52,4 persen dari target penyerapan tenaga kerja sebesar 39.504 orang,” jelasnya.

Sebagai informasi, BKPM mencatat realisasi investasi padat karya pada tahun lalu mengalami penurunan 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya, di mana nilai realisasi investasi padat karya susut dari Rp 63,1 triliun pada 2014 menjadi Rp 55,4 triliun pada akhir 2015.

Realisasi investasi di sektor tekstil tercatat meningkat 35,7 persen dari Rp6 triliun pada 2014 menjadi Rp8,1 triliun pada tahun lalu. Sementara itu, realisasi investasi sektor persepatuan tercatat turun sebesar 16,67 persen dari angka Rp2,4 triliun pada 2014 menjadi Rp 2 triliun pada tahun berikutnya. (CNN)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *