oleh

Masyarakat Adat Minta Penguatan Peran dalam RUU Konservasi

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kanan) mendapat sambutan dari perwakilan Lembaga masyarakat Adat saat berkunjung ke Wamena, Papua, Minggu (28/12). Presiden Jokowi menerima sejumlah rekomendasi dari Lembaga Masyarakat Adat yang berisi tentang harapan masyarakat Papua antara lain peningkatan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. (Antara Foto/Prasetyo Utomo)
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kanan) mendapat sambutan dari perwakilan Lembaga masyarakat Adat saat berkunjung ke Wamena, Papua, Minggu (28/12). Presiden Jokowi menerima sejumlah rekomendasi dari Lembaga Masyarakat Adat yang berisi tentang harapan masyarakat Papua antara lain peningkatan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. (Antara Foto/Prasetyo Utomo)

JAKARTA I Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan berpendapat peran masyarakat adat harus diperkuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem yang kini masih digodok di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Abdon menilai selama ini masyarakat adat sesungguhnya telah melakukan fungsi konservasi dengan melestarikan hutan yang didiaminya. Ia berpendapat apabila masyarakat adat aktif dilibatkan maka luas wilayah konservasi pun akan bertambah.

“Pengakuan hak masyarakat adat harus dipercepat sehingga ada satu lagi dasar hukum untuk memperkuat konservasi yang diatur dalam RUU tersebut,” katanya, Kamis (11/2).

Ia berharap pemerintah bisa menggunakan paradigma baru dalam menjalankan konservasi, yakni dengan melibatkan masyarakat adat. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat adat, Abdon menilai hasilnya akan lebih maksimal.

“Kalau lihat situasi sekarang, sebagian besar area taman nasional malah terjadi perambahan dan penebangan liar. Misalnya seperti yang terjadi di Kutai,” katanya.

Di sisi lain, Direktur Eknas Walhi Abetnego Tarigan berharap pemerintah tidak memberikan hak konservasi kepada pihak perusahaan. Apalagi, kata Abetnego, diduga masih banyak cadangan mineral di area konservasi yang kemudian diperebutkan oleh pengusaha.

“Kami tidak mau area konservasi malah jadi lahan bisnis. Kami tidak dukung privatisasi konservasi,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Working Group ICCAs Indonesia (WGII) Kasmita Widodo mengkritik sulitnya perizinan pengakuan hutan adat oleh pemerintah. Paradigma bahwa masyarakat adat tidak punya hal di wilayah konservasi juga dinilainya kuno.

“Padahal mereka melaksanakan tugas konservasi. Kami harap UU ini nantinya tidak melarang masyarakat adat ikut berperan dalam upaya konservasi,” katanya.

Adapun, Direktur Kawasan Konservasi KLHK Hartono mengatakan pihaknya telah memasukkan rekomendasi-rekomendasi dari berbagai lembaga nonprofit untuk RUU tersebut. Ia juga mengatakan akan mengakomodasi masukan soal masyarakat adat.

Saat ini RUU tersebut masih dibahas di KLHK dan setelahnya akan melakukan konsultasi publik. Setelah itu baru diserahkan ke Kemenkumham untuk menjadi RUU inisiatif KLHK.

“Setelah adanya keputusan MK Nomor 35, kalau memang masyarakat adat bisa membuktikan lahannya memang miliknya, maka izinnya akan kami keluarkan. Kami akan fasilitasi sepanjang fungsi hutan tidak diubah,” katanya.(CNN)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *